KemenHAM Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Gempa Flores

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyalurkan bantuan tanggap darurat dan memantau kondisi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, pada masa tanggap darurat, Kamis, 20 Agustus 2026. Tujuan utama penyaluran adalah memastikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar korban selama proses pemulihan.

Bantuan dan pemantauan di lokasi

KemenHAM bergerak memberi bantuan sekaligus melakukan pemantauan langsung untuk mengetahui kebutuhan mendesak masyarakat. Tim kementerian menjangkau beberapa titik evakuasi dan pos pengungsian untuk menilai situasi lapangan.

Kendala distribusi dan akses

Tim melaporkan kendala akses di beberapa wilayah, sehingga distribusi bantuan belum merata. Kondisi itu memicu upaya koordinasi lebih intensif dengan aparat setempat dan relawan penanganan bencana.

“Kami mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada wilayah-wilayah yang aksesnya cukup sulit dan masyarakat menyampaikan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya merata,” ujar Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media.

Situasi pengungsian dan keselamatan

Banyak warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir kembali ke rumah akibat gempa susulan. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan menjadi prioritas utama bagi petugas dan masyarakat.

“Masyarakat tetap tenang, tetapi harus selalu waspada. Keselamatan menjadi hal yang utama, terutama karena masih adanya gempa susulan,” kata Thomas.

Hak asasi dan koordinasi penanganan

Menurut KemenHAM, penanganan tidak hanya soal distribusi barang, melainkan juga memastikan hak asasi warga terpenuhi. Korban berhak memperoleh perlindungan, bantuan kemanusiaan, tempat berlindung, dan kebutuhan dasar tanpa diskriminasi.

“Kami akan terus memantau kondisi warga terdampak dan mendorong koordinasi agar penanganan tanggap darurat berjalan tepat. Penanganan harus maksimal dan merata, sehingga seluruh masyarakat terdampak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan,” tegas Thomas.

KemenHAM menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana agar distribusi bantuan lebih cepat dan merata. Pemantauan berkelanjutan akan dilakukan hingga situasi stabil dan hak-hak dasar warga terlindungi.