Kemenekraf Dorong Pemda Aktif Kembangkan Gim Lokal

Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pemerintah daerah (Pemda) berperan aktif dalam pengembangan gim lokal. Pernyataan ini disampaikan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya pada diskusi panel Hari Game Indonesia (HARGAI) 2026 di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026. Langkah itu dianggap penting untuk mewujudkan amanah Perpres Nomor 37 tahun 2026 yang memuat Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) hingga 2045.

Perpres dan Rindekraf hingga 2045

Perpres Nomor 37/2026 memuat pembagian tugas yang melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Menurut Menekraf, pembagian tugas ini ditetapkan agar pengembangan ekonomi kreatif berjalan terkoordinasi pada tingkat pusat dan daerah. Namun, kata dia, kebijakan pusat perlu didukung pelaksanaan nyata di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kita ingin tidak semua pegiat board game, maupun games-games digital (lokal), semua lari ke asosiasi pusat. Tetapi kita ingin pemerintah daerah, bisa menjadi bapak asuhnya mereka juga,"

Peran pemerintah daerah

Teuku menekankan bahwa tanpa keterlibatan Pemda, jangkauan program akan sulit mencapai daerah terpencil. Pemerintah daerah diminta menjadi fasilitator, pendamping, dan penghubung untuk pegiat kreatif lokal. Dengan demikian, dukungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berupa ekosistem kolaboratif di tingkat lokal.

"Di dalam Rindekraf tersebut juga bagaimana kita memperkuat, bersama 22 kementerian/lembaga yang terlibat, itu sudah dibagi sama Presiden amanah dan tugasnya. Kemitraan Kementerian Ekraf dengan 22 kementerian/lembaga, termasuk games di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota,"

Dampak terhadap ekonomi kreatif

Menekraf meyakini keterlibatan aktif Pemda akan mempercepat pertumbuhan ekosistem gim lokal. Jika kolaborasi terwujud, manfaat ekonomi berpotensi dirasakan lebih luas melalui efek berganda atau multiplier effect. Hal ini berlaku bagi skala usaha mikro, pengembang indie, hingga rantai pasok kreatif di daerah.

"Jadi ekosistem ini bisa berkembang, juga dengan keterlibatan pemerintah daerah. Tinggal bagaimana kolaborasi kita, bisa bersama-sama sehingga multiplier effect-nya, terutama multiplier effect ekonominya dapat dirasakan oleh kita semua,"

Rencana aksi lebih rinci di tingkat daerah belum dipaparkan lengkap dalam sesi tersebut. Namun, sinyal kebijakan sudah jelas: implementasi Rindekraf akan melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra kunci. Ke depan, perhatian akan tertuju pada mekanisme kolaborasi dan sumber daya untuk menerjemahkan arahan pusat menjadi program nyata di lapangan.