Kemenag Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Bersama Perguruan Tinggi

BANDA ACEH — Kementerian Agama menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Dr H Faisal Ali Hasyim, pada Diskusi Publik Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang digelar di Event Hall AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Jumat (24/7).

Target pemulihan hingga September

Faisal Ali menegaskan Kementerian Agama memberi perhatian khusus pada dampak banjir di Aceh dan akan mempercepat langkah-langkah rehabilitasi. Target capaian pemulihan disusun agar berlangsung maksimal hingga September mendatang.

"Kita akan terus kebut proses pemulihan ini. Insya Allah hingga September nanti kita targetkan capaian pemulihan dapat berlangsung secara maksimal."

Validasi data dan perhatian pada mahasiswa terdampak

Faisal juga meminta semua pihak yang memiliki data kerusakan di Kementerian Agama untuk memastikan validitas data penerima bantuan. Hal ini penting agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat saat pendataan dan penyaluran bantuan.

Selain itu, ia mengajak rektor untuk mengidentifikasi mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana agar dapat memperoleh perhatian dan dukungan yang diperlukan selama proses pemulihan.

Peran perguruan tinggi dan dukungan USK

Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Mirza Tabrani, menyatakan komitmen kampus membantu mahasiswa terdampak agar tetap melanjutkan perkuliahan tanpa hambatan. Dukungan yang disiapkan antara lain beasiswa, pelayanan kesehatan, serta keterlibatan tenaga medis civitas akademika dalam pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Dalam forum itu, 12 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh memberi masukan konkret untuk memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Local wisdom dalam proses pemulihan

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman, menekankan pentingnya memasukkan local wisdom sebagai basis pembangunan pascabencana. Pendekatan ini dimaksudkan agar pemulihan tetap berpijak pada nilai, budaya, dan karakter masyarakat Aceh.

Koordinasi Satgas PRR dan indikator pemantauan

Diskusi dipimpin oleh Dr Safrizal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Sumatera di Aceh. Forum bertujuan menyatukan pandangan, mendiseminasikan perkembangan PRR, dan menghimpun masukan akademisi agar pemulihan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Satgas PRR memantau kemajuan melalui 13 indikator pemulihan yang meliputi:

• Penyelenggaraan pemerintahan
• Layanan kesehatan
• Pendidikan
• Konektivitas jalan dan jembatan
• Pemulihan ekonomi
• Rumah ibadah
• Kebutuhan dasar masyarakat
• Penanganan sosial bagi masyarakat terdampak
• Infrastruktur publik
• Pemulihan perumahan
• Ketahanan pangan
• Sarana sanitasi
• Pelayanan administrasi kependudukan

Dengan melibatkan perguruan tinggi dan lintas kementerian, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan serta sesuai karakter lokal. Pemantauan berkala terhadap indikator menjadi kunci untuk mengejar target pemulihan yang telah ditetapkan.