Kementan: Kemandirian Pangan Jadi Pilar Kedaulatan Nasional
Penyuluh Pertanian Ahli Utama Kementerian Pertanian, Profesor Dedi Nursyamsi, menegaskan kemandirian pangan sebagai indikator kedaulatan negara dan fondasi ketahanan nasional. Dalam wawancara pada Senin, 14 September 2026, ia mendorong langkah berlanjut menuju swasembada pangan agar kebutuhan domestik tak lagi bergantung pihak luar.
Kemandirian dan tujuan swasembada
Dedi menjelaskan bahwa bila kebutuhan pangan dan energi terpenuhi secara mandiri, negara tidak mudah didikte pihak lain. Ia menyoroti capaian terbaru sekitar beras dan tekad mempertahankan produksi meski menghadapi tantangan cuaca.
"Kalau kita mandiri dalam hal pangan dan energi, tidak mungkin kita didikte orang lain. Jadi salah satu bukti bahwa negara kita berdaulat, kita betul-betul tidak didikte orang lain,"
Menurut Dedi, sejak 2025 Indonesia telah berada pada posisi swasembada, dan upaya ini dilanjutkan pada 2026 walau terjadi El Nino yang kuat. Ia menyatakan sejak tahun lalu tidak ada impor beras lagi.
"Mulai 2025 kemarin, kita sudah swasembada pangan dan 2026 meskipun ada El Nino yang kuat. Kita tetap bertekad harus swasembada pangan, sampai saat ini sejak tahun lalu, sudah tidak ada impor beras lagi,"
Perbaikan kebijakan pupuk dan distribusi
Dedi menyebut upaya mencapai swasembada diperkuat sejak 2023 melalui pembenahan pengelolaan pupuk subsidi. Perbaikan itu meliputi penataan regulasi dan efisiensi distribusi agar pupuk tepat sasaran ke petani.
Pemerintah menyederhanakan aturan yang semula berjumlah lebih dari 200 regulasi menjadi hanya dua. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan subsidi dan mengurangi hambatan administratif.
Dampak terhadap produksi dan keluhan petani
Perbaikan kebijakan pupuk terlihat berpengaruh pada aktivitas produksi. Dedi menyatakan keluhan terhadap ketersediaan pupuk subsidi berkurang sejak 2025, dan produksi beras menunjukkan kenaikan.
"Hampir tidak kedengaran lagi sejak 2025 sampai sekarang keluhan terkait pupuk subsidi, jadi itu dilakukan agar petani senang. Dan terbukti produksi 2025, kita ada di angka 34,7 juta ton beras,"
Angka produksi 34,7 juta ton menjadi indikator bahwa kebijakan dan dukungan terhadap petani mulai menunjukkan hasil nyata.
Prospek dan tantangan ke depan
Meski capaian sudah terlihat, Dedi menekankan swasembada perlu dipertahankan melalui kesiapan petani, dukungan kebijakan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Upaya ini penting agar ketahanan pangan semakin kokoh dan menjadi fondasi kedaulatan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
RBI: Gerakan Kolaboratif Berbasis Desa untuk Perempuan dan Anak
Menteri PPPA: RBI gerakan kolaboratif berbasis desa untuk perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan an...
BPOM: 61% Rokok Elektronik Beraroma Buah, Sasar Anak
BPOM menemukan 61,06% rokok elektronik beraroma buah dan berkemasan mirip barang sehari-hari, berisiko menar...
Menkeu Suahasil Pastikan Defisit APBN Tetap di Bawah 3%
Menkeu Suahasil Nazara berjanji menjaga defisit APBN di bawah 3% setelah pelantikan, menekankan kredibilitas...
MT Mauhau Evakuasi 16 Korban MV Virgo Transport 8, 1 Meninggal
MT Mauhau evakuasi 16 korban MV Virgo Transport 8 di Laut Jawa; 15 selamat, 1 meninggal. Korban diserahkan k...
Menkes Pastikan Dua Siswi Karo Jalani Pemeriksaan Lanjutan di RSCM
Menkes Budi pastikan dua siswi Karo korban dugaan keracunan MBG menjalani pemeriksaan lanjutan di RSCM atas...
Amran Lantik Tiga Pejabat Madya Bapanas, Fokus Stabilisasi Harga Beras
Andi Amran melantik tiga pejabat madya Bapanas di Jakarta (14 Sept 2026) dengan fokus stabilisasi harga bera...