Misbakhun: KEM PPKF Jadi Kerangka Besar Ekonomi Nasional 2027

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) ditetapkan sebagai kerangka besar ekonomi nasional 2027. DPR menegaskan dokumen ini akan menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makro pemerintah, kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pada Rabu, 20 Mei 2026 di Kompleks Parlemen Senayan.

KEM PPKF sebagai acuan kebijakan nasional

Misbakhun menyatakan pembahasan KEM PPKF tidak sekadar menilai kondisi pasar keuangan jangka pendek. Pemerintah dan DPR membahas keseluruhan arah ekonomi nasional secara menyeluruh, termasuk asumsi makro dan target fiskal.

Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam asumsi makro ekonomi kita. Bahkan IHSG tidak ada di sana

Asumsi makro yang dibahas

Pemerintah akan menelaah berbagai asumsi ekonomi makro yang menjadi basis kebijakan. Beberapa parameter utama yang disebutkan Misbakhun antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi nasional
• Inflasi
• Proyeksi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 10 tahun
• Target pertumbuhan dalam rentang tertentu

Menurutnya, nilai tukar dan indikator pasar lainnya hanya salah satu dari banyak parameter yang harus diperhitungkan dalam KEM PPKF.

Jadi lengkap kita membicarakan. Tidak satu atau dua aspek saja di dalam parameter ekonomi

Implikasi bagi kebijakan fiskal

Penyusunan KEM PPKF akan berdampak pada penetapan kebijakan fiskal tahun 2027. Dokumen ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang belanja, pembiayaan, dan asumsi penerimaan negara.

Misbakhun menekankan perlunya kehati-hatian karena skala ekonomi Indonesia besar dan kompleks. Ia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah melampaui Rp23.000 triliun, sehingga kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan peluang.

Konteks dan prospek

Penyusunan KEM PPKF yang menyeluruh diharapkan memberi kejelasan bagi pelaku ekonomi dan pasar. Dengan kerangka yang jelas, pemerintah dapat menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan memitigasi volatilitas melalui asumsi makro yang realistis.

Pembahasan lanjutan akan menentukan nilai asumsi yang dipakai dalam perencanaan anggaran 2027 dan memengaruhi kebijakan fiskal jangka menengah.