Kekurangan Penyuluh Pertanian di Jember: 1.500 Poktan, Hanya 160–170 PPL
JEMBER — Kabupaten Jember menghadapi kekurangan tenaga penyuluh lapangan (PPL) yang signifikan. Dari sekitar 1.500 kelompok tani di 248 desa dan kelurahan, jumlah PPL diperkirakan hanya 160–170 orang, kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, Sabtu (24/10/2026).
Kesenjangan jumlah PPL dan kebutuhan wilayah
Rasio PPL saat ini jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah wilayah administratif. Jember memiliki 248 desa dan kelurahan, sehingga seharusnya ketersediaan penyuluh mampu menjangkau setiap wilayah.
Candra menekankan pentingnya organisasi kelompok tani yang kuat untuk mengurangi masalah distribusi pupuk dan mempermudah pendampingan.
"Jember ada 1.500 kelompok tani. Apabila semua poktan terorganisir dengan baik, solid, saya yakin permasalahan pupuk berkurang,"
Dia menilai jika PPL tersebar merata, pembinaan kelembagaan petani akan lebih efektif. Namun, satu PPL per desa belum tentu cukup karena satu desa sering kali memiliki beberapa kelompok tani dengan kebutuhan berbeda.
Dampak kekurangan penyuluh terhadap petani
Keterbatasan jumlah PPL berdampak pada beberapa aspek penting pembinaan pertanian. Pendampingan yang kurang menghambat perbaikan administrasi organisasi, validitas data kebutuhan pupuk, dan penanganan masalah teknis di lapangan.
- Administrasi kelembagaan kelompok tani sulit terurus secara konsisten.
- Data kebutuhan pupuk kurang akurat, memperparah distribusi pupuk bersubsidi.
- Masalah teknis di lapangan kurang cepat ditangani tanpa pendampingan langsung.
"Memang kebutuhan PPL di Kabupaten Jember masih jauh dari harapan. Selayaknya PPL di Kabupaten Jember memenuhi desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Jember dengan jumlah 248,"
Rencana penambahan penyuluh dan kendala kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jember berencana menambah jumlah penyuluh untuk menutup kekurangan. Namun, langkah ini menghadapi kendala karena pengelolaan tenaga penyuluh juga berada pada kewenangan pemerintah pusat.
"Ke depan Pemkab Jember memang punya rencana agar bisa menambal kekurangan PPL tersebut. Walaupun harus menjadi ranahnya pemerintah pusat,"
Artinya, penambahan personel memerlukan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan dan kebijakan nasional terkait penyuluh pertanian.
Prospek dan catatan akhir
Menutup kesenjangan PPL menjadi langkah krusial untuk meningkatkan layanan kepada ribuan kelompok tani di Jember. Selain menambah kuantitas penyuluh, perlu strategi agar satu penyuluh dapat mengelola beberapa poktan secara efektif melalui pelatihan, digitalisasi data, dan penguatan kelembagaan lokal.
Tanpa penambahan dan pembenahan sistem pendampingan, masalah distribusi pupuk dan kelembagaan petani diperkirakan akan terus berulang.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Pemkab Sumenep Minta Warga Waspada Kebakaran Musim Kemarau
Pemkab Sumenep mengimbau warga tak membakar lahan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas; lapo...
Kekeringan Meluas ke Jogorogo, DPRD Ngawi Minta Pemetaan Sumber Air
Ketua DPRD Ngawi minta BPBD petakan sumber air dan prioritaskan distribusi setelah kekeringan meluas ke Jogo...
Komisi B Minta PD Pasar Surya Percepat Revitalisasi Pasar
Komisi B DPRD Surabaya mendesak PD Pasar Surya percepat revitalisasi pasar tradisional agar kembali hidup, p...
Wakil Ketua DPRD Jatim Ajak Warga Trenggalek Tolak Politik Uang
Wakil Ketua DPRD Jatim mengimbau warga Trenggalek menolak politik uang dan memilih secara bertanggung jawab...
DPRD Minta Pemkot Segera Implementasikan Perda SPALD Surabaya
Ketua Pansus SPALD DPRD Surabaya, Baktiono, mendesak Pemkot segera implementasikan Perda untuk tekan pencema...
Erma Serahkan Gerobak dan Pendampingan untuk UMKM Tulungagung
Erma Susanti menyerahkan gerobak dan pendampingan bagi UMKM Desa Tulungrejo untuk memperluas pasar dan menin...