Politik

Kekeringan Meluas ke Jogorogo, DPRD Ngawi Minta Pemetaan Sumber Air

Bagikan:
Distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Ngawi

Ngawi — Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, meminta BPBD segera memetakan sumber air yang masih mencukupi dan yang mulai kritis akibat kemarau berkepanjangan. Permintaan itu disampaikan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, setelah kekeringan meluas hingga Desa Umbulrejo, Kecamatan Jogorogo.

Yuwono menilai pemetaan diperlukan agar penyaluran air bersih dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran bagi warga terdampak. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Ngawi, hingga pertengahan Oktober 2026 sebanyak 5.068 jiwa terdampak yang tersebar di 23 desa.

Kekeringan menggerus daerah sumber air

Jogorogo selama ini dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dan salah satu sumber air utama bagi masyarakat Ngawi. Kondisi kini berubah ketika kekeringan mulai melanda kawasan itu, menandakan penyusutan cadangan air hingga ke kawasan hulu.

Yuwono mengaitkan kondisi itu dengan fenomena El Niño yang memperpanjang musim kemarau. Ia menyebut situasi di Jogorogo sebagai peringatan bahwa pemantauan ketersediaan air harus intensif dan berkelanjutan.

"Ini memang luar biasa sekali. Katanya ini dampak El Niño, ya. Ada kemarau yang berkepanjangan yang berakibat pada kekeringan. Bahkan terjadi di daerah atas, Jogorogo, yang merupakan sumber air bagi warga Ngawi,"

Pemetaan sebagai dasar prioritas distribusi

Menurut Yuwono, identifikasi titik-titik dengan persediaan air yang masih memadai dan yang sudah kritis menjadi landasan penting dalam penentuan prioritas penyaluran bantuan. Tanpa data lapangan yang akurat, penyaluran berisiko tidak merata.

Ia meminta BPBD segera melakukan pendataan menyeluruh agar bantuan air bersih bisa diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan. Hasil pemetaan akan menjadi pedoman untuk operasi distribusi dan alokasi anggaran darurat.

"Ini saya berharap bisa didistribusikan secara merata dengan pedoman dari hasil identifikasi oleh BPBD,"

Solidaritas warga dan peran pemerintah

Selain menuntut langkah cepat dari BPBD, Yuwono mengajak masyarakat yang masih memiliki persediaan air memadai untuk saling membantu warga terdampak. Ia menekankan pentingnya solidaritas antarmasyarakat selama kemarau panjang.

"Masyarakat yang memiliki kelimpahan air harus memiliki kesetiakawanan dan rasa solidaritas untuk bisa berbagi air bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan,"

Yuwono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dalam koordinasi distribusi. Menurutnya, penyaluran bantuan harus berbasis pemetaan agar tidak timbul ketimpangan antara wilayah yang masih aman dan yang kritis.

Kekeringan yang menjangkau kawasan sumber air seperti Jogorogo menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem pemantauan dan mitigasi. Pemetaan sumber air yang cepat dan terkoordinasi diharapkan membantu respons yang lebih tepat sasaran selama musim kemarau berlangsung.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait