IMM Desak Pemkab Jember Selesaikan Darurat Pendidikan

JEMBER — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menyelesaikan persoalan pendidikan yang dinilai sebagai darurat. Dalam aksi yang berlangsung di depan gedung Pemkab, mahasiswa menyorot tingginya angka anak tidak sekolah, dugaan kekerasan di sekolah, kesejahteraan guru honorer, dan kurangnya transparansi penyaluran beasiswa.

Tuntutan mahasiswa

Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, IMM mengajukan tujuh tuntutan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Jember. Tuntutan itu mereka sampaikan langsung kepada perwakilan Pemkab dan DPRD.

• Menekan angka anak tidak sekolah
• Mengusut dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat
• Meningkatkan kesejahteraan guru honorer
• Memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan
• Transparansi dan pemerataan penyaluran beasiswa
• Meningkatkan rata-rata lama sekolah
• Pembentukan satuan tugas pengawalan pendidikan

Dialog dengan Pemkab dan DPRD

Para mahasiswa didampingi anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho (Nuki), serta sejumlah wakil rakyat termasuk Ketua DPRD Ahmad Halim. Di Pemkab, mereka diterima Kepala Dinas Pendidikan, Nurul Hafid Yasin, dan Asisten II Sekretariat Daerah, Ratno Cahyadi Sembodo.

Rencana bantuan dan alokasi anggaran

Wahyu Prayudi menyatakan legislatif dan eksekutif sepakat menekan angka anak tidak sekolah yang diperkirakan mencapai sekitar 23 ribu pada 2027. Salah satu program yang disiapkan adalah pemberian seragam dan sepatu sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP.

Nuki menegaskan bantuan itu tidak cukup hanya untuk kelas I dan VII. Ia mengusulkan memasukkan kelas IV SD karena faktor ekonomi kerap mendorong anak berhenti sekolah pada jenjang tersebut.

"Tapi ke depan tidak hanya kelas I dan VII saja, tetapi kelas IV juga. Kenapa? Karena tingginya angka putus sekolah karena faktor ekonomi,"

Keterbukaan data dan program revitalisasi

Nuki juga menyorot pentingnya keterbukaan data penerima program. Menurutnya, Jember mendapat program revitalisasi pada 124 titik (2025) dan 258 titik (2026), sehingga data penerima harus dibuka agar kebijakan sesuai kondisi lapangan dan terukur dampaknya terhadap rata-rata lama sekolah.

Dugaan kekerasan di sekolah dan usulan satgas

Mengenai dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, kepala sekolah dan pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mahasiswa menuntut lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

IMM juga meminta pembentukan satuan tugas (satgas) pengawalan pendidikan. Nuki menyatakan legislatif mendukung gagasan itu, tetapi proses pembentukan membutuhkan waktu.

"Untuk Satgas kita juga setuju, tetapi prosesnya lama. Untuk itu saya berharap komunikasi dengan mahasiswa sebagai agen perubahan tetap terjaga,"

Pekerjaan rumah Pemkab

Tuntutan IMM menempatkan Pemkab pada sejumlah pekerjaan rumah: menekan angka anak tidak sekolah, memastikan bantuan tepat sasaran, membuka data program, dan menjamin keselamatan siswa di sekolah. Keberhasilan kebijakan akan dinilai dari perubahan nyata yang dirasakan peserta didik, bukan semata besarnya anggaran.