Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap, Komisi III: Usut Tuntas
Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak agar Polri mengusut tuntas penangkapan Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, yang ditangkap terkait dugaan peredaran gelap narkotika. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 28 Juli 2026, di Jakarta, setelah Dittipidnarkoba Bareskrim melakukan operasi penangkapan terhadap Pardiman dan sejumlah anggotanya.
Penangkapan dan tuduhan
Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menangkap AKP Pardiman bersama enam anggota Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan dan seorang anggota Polda Aceh. Penangkapan dilakukan atas dugaan peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkotika, serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum kasus narkoba.
Operasi penangkapan dipimpin tim gabungan yang dikomandoi Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury. Penyidik menyatakan masih mendalami keterlibatan para tersangka dalam jaringan narkotika, dan ada indikasi sebagian di antaranya menggunakan narkotika jenis etomidate.
- Ipda Apip Kurniawan
- Ipda Ndaru Wahyu Prayogo
- Ipda Oki Wira Pranata
- Ipda Frandhika Pria Dwi Oktavianto
Desakan Komisi III DPR
Abdullah menegaskan proses hukum harus berjalan transparan dan tanpa pengecualian. Ia meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota yang diduga terlibat, karena kasus ini melibatkan aparat penegak hukum sehingga memerlukan perhatian serius.
Polri harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.
Menurut Abdullah, pihak yang terbukti bersalah tidak hanya layak menerima sanksi internal, tetapi juga harus diproses secara pidana.
Kalau terbukti terlibat, bukan hanya dipecat dari kepolisian, tetapi juga harus dijerat pidana. Tidak boleh ada toleransi terhadap polisi yang justru terlibat dalam peredaran narkoba.
Sikap Bareskrim dan tindak lanjut penyidikan
Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso dari Dirtipidnarkoba Bareskrim menyatakan penyidik terus mendalami perkara dan menegaskan komitmen pemberantasan narkoba, termasuk di internal Polri.
Polri tegas dan komitmen untuk memberantas narkoba. Termasuk pemberantasan di internal Polri.
Bareskrim menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum dinyatakan berlaku sama bagi masyarakat maupun anggota kepolisian.
Dampak dan prospek ke depan
Kasus ini mendorong seruan evaluasi internal di tubuh Polri. Abdullah menilai pemberantasan narkotika tak akan efektif jika masih ada anggota yang menjadi bagian jaringan peredaran gelap.
Kasus ini harus menjadi evaluasi serius bagi Polri untuk benar-benar membersihkan institusinya dari narkoba. Pemberantasan narkotika harus dimulai dari internal aparat penegak hukum.
Proses penyidikan yang transparan dan profesional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penanganan kasus selanjutnya akan menentukan sanksi internal dan kemungkinan proses pidana bagi mereka yang terbukti bersalah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...