BGN Buka 3 Kanal Pengaduan MBG Lewat PO Box

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka tiga jalur pengaduan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui mekanisme PO Box. Pengumuman ini disampaikan dalam keterangan yang dikutip Senin, 10 Agustus 2026. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan, memperluas partisipasi publik, dan mempercepat penanganan masalah di lapangan.

Tiga PO Box sesuai kelompok pelapor

BGN membagi kanal pengaduan berdasarkan kelompok pelapor agar laporan lebih terarah dan mudah ditindaklanjuti. Setiap jalur menerima laporan yang kemudian akan diverifikasi sebelum ada keputusan lanjutan.

• PO Box 2045 — untuk lingkungan internal BGN: pegawai, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, dan personel operasional dapur MBG.
• PO Box 1708 — untuk mitra dan yayasan penyelenggara: pelaporan masalah operasional atau perselisihan antar-pihak.
• PO Box 45000 — untuk masyarakat umum: temuan atau informasi terkait pelaksanaan MBG di lapangan.

Verifikasi dan pengawasan langsung pimpinan

Kepala BGN, Sudaryono (Mas Dar), menegaskan bahwa setiap laporan tidak otomatis dianggap pelanggaran. Laporan akan melalui proses verifikasi dan investigasi sebelum ditindaklanjuti.

Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak. Karena itu, kami membuka jalur pengaduan melalui PO Box agar setiap informasi dapat kami terima, kami verifikasi, dan kami tindak lanjuti.

Mas Dar juga menyatakan bahwa semua pengaduan akan menjadi perhatian pimpinan. Sistem ini dirancang untuk memastikan keputusan diambil atas dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PO Box ini saya kelola langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Setiap laporan akan kami investigasi.

Penyelesaian masalah dan mediasi

BGN membuka kemungkinan penyelesaian konflik antar-pihak melalui mekanisme mediasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah masalah internal atau perselisihan operasional berkembang sehingga mengganggu pelayanan MBG.

Peran masyarakat dalam pengawasan

Dengan pembagian kanal yang spesifik, BGN mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sumber informasi pengawasan. Temuan lapangan dinilai penting untuk melengkapi mekanisme pengawasan internal yang mungkin tidak menjangkau semua persoalan.

BGN menyatakan bahwa laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Program MBG dan memperkuat prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Penempatan tiga jalur pengaduan ini bukan sekadar fasilitas keluhan, melainkan instrumen pengawasan agar pelaksanaan MBG dapat terus diperbaiki dan masalah di lapangan ditangani secara cepat, tepat, dan terukur.