KKSB Sumut: Persiapan Dana Rp5–50 Miliar dan Tantangan Koordinasi

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui Plt Kepala Dinas Muhammad Suib, sedang menyusun kerangka teknis Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) agar gagasan Gubernur Bobby Nasution bisa diterapkan pada 2027. Saat ini fokusnya adalah merumuskan konsep, kriteria, mekanisme, dan desain intervensi agar bantuan besar dapat berjalan akuntabel dan berdampak nyata bagi desa.

Apa itu KKSB?

KKSB adalah Program Strategis Daerah yang mengadopsi pendekatan area based development atau pembangunan berbasis kawasan. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi mengintegrasikan aspek pertanian, ekonomi kreatif, lingkungan, pelayanan dasar, tata kelola desa, dan akses pasar dalam satu ekosistem kawasan.

Tujuannya adalah menghindari intervensi parsial yang tidak saling terkait, sehingga investasi publik mampu mendorong perubahan ekonomi dan sosial berkelanjutan.

Skema dana dan tujuan intervensi

Pemprov Sumut menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus untuk setiap kawasan dengan nilai antara Rp5 miliar hingga Rp50 miliar. Nominal ini dimaksudkan untuk mendanai paket intervensi terpadu, bukan sekadar pembangunan fisik.

Namun besaran anggaran harus diiringi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat agar menjadi pemantik perubahan, bukan sekadar belanja proyek.

Proses seleksi dan verifikasi

Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi inti dari proses. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan calon kawasan, lalu proposal tersebut dinilai dan diverifikasi tim provinsi.

• Pengajuan oleh pemerintah kabupaten/kota
• Penilaian proposal berdasarkan indikator yang ditetapkan
• Verifikasi faktual tim teknis ke lapangan
• Penetapan kawasan yang memenuhi kriteria

Dalam proses ini, sekitar 19 OPD dan tenaga ahli akademisi disiapkan untuk menilai dan memverifikasi kesiapan kawasan serta potensi lokal.

Tantangan implementasi

Beberapa kendala utama adalah keterbatasan koordinasi antar OPD, kapasitas pelaksana di daerah, serta kesiapan masyarakat untuk berperan sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan kawasan menuntut desain besar yang menjadi rujukan bersama agar setiap intervensi saling terhubung.

Peran Plt Kadis Muhammad Suib dan Pj Sekda Timur Tumanggor penting untuk menerjemahkan visi menjadi kebijakan operasional yang dapat dieksekusi lintas sektor.

Ukuran keberhasilan dan prospek

Keberhasilan KKSB nantinya akan diukur dari kemampuan program menghasilkan aktivitas ekonomi baru dan keberlanjutan pasca-intervensi. Pertanyaan kunci yang harus dijawab saat implementasi dimulai adalah:

• Apakah kriteria penerima menyaring kawasan yang benar-benar membutuhkan?
• Apakah anggaran puluhan miliar menghasilkan efek ekonomi berkelanjutan?
• Apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan?
• Apakah koordinasi 19 OPD mampu menghasilkan intervensi terpadu?

Saat ini langkah terpenting telah dimulai: visi pembangunan desa mulai diterjemahkan menjadi desain teknis. Namun pekerjaan berat menunggu di tahap implementasi, saat keputusan desain diuji oleh realitas lapangan dan penilaian masyarakat.