Kemenpar Gencarkan #DiIndonesiaAja, Target 1,18 Miliar Wisnus
Kementerian Pariwisata menargetkan pergerakan wisatawan nusantara mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang 2026. Target ini diluncurkan melalui kampanye Liburan Cara Baru #DiIndonesiaAja yang dipacu pada momen libur sekolah, Lebaran, dan akhir tahun. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
Target dan strategi kampanye
Kemenpar membagi target tahunan ke dalam periode puncak perjalanan masyarakat. Strategi promosi difokuskan pada tiga momentum utama: Lebaran, libur sekolah, dan akhir tahun. Melalui aktivasi ini, pemerintah berharap mobilitas domestik meningkat secara signifikan dan merata ke berbagai daerah.
Target kita tentu ingin mencapai target pergerakan wisatawan nusantara di tahun ini adalah 1,18 miliar pergerakan
- Nia Niscaya, Juru Bicara Kementerian Pariwisata
Capaian awal Januari–April 2026
Hingga periode Januari–April 2026, jumlah perjalanan wisnus tercatat mencapai 417,06 juta perjalanan. Angka ini naik sebesar 1,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemenpar melihat kenaikan tersebut sebagai dasar untuk memperkuat kampanye sepanjang sisa tahun.
Indikator keberhasilan kampanye
Kementerian menetapkan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas #DiIndonesiaAja. Indikator ini mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.
- Potensi jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan pada periode kampanye.
- Nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama kampanye berlangsung.
- Jangkauan publikasi dan eksposur kampanye kepada publik.
- Kualitas pengalaman wisatawan selama berkunjung ke destinasi.
Penjaminan kualitas: kunjungan destinasi dan CHSE
Juru Bicara lain, Imam Priyono, menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari volume perjalanan. Kualitas pengalaman wisata menjadi ukuran penting.
Kemenpar telah melakukan kunjungan ke 139 titik destinasi untuk memastikan penerapan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). Selain itu, kementerian menyiapkan modul CHSE dan panduan kebencanaan untuk pengelola destinasi.
Kita berharap indikator keberhasilannya tentu semua yang berwisata pulang dengan kenangan yang indah, menyenangkan, senang, dan seterusnya
- Imam Priyono, Juru Bicara Kementerian Pariwisata
Dampak ekonomi dan mitigasi
Pemerintah menargetkan efek berganda dari peningkatan mobilitas domestik. Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan pendapatan untuk sektor pariwisata, UMKM, kuliner, ritel, dan ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Untuk mendukung keamanan wisatawan, Kemenpar juga menyusun langkah mitigasi, antara lain:
- Penyediaan modul CHSE untuk pelaku destinasi.
- Panduan penanggulangan bencana bagi pengelola wisata.
- Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan lokal.
Ke depan, efektivitas kampanye akan dipantau berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Jika target dan pengukuran berjalan sesuai rencana, kampanye diharapkan mendorong pergerakan wisatawan domestik yang lebih kuat dan memberikan dampak ekonomi luas bagi daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sejarah TNI: Dari TKR ke Tentara Nasional Indonesia
5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI karena pembentukan TKR pada 1945 yang kemudian berkembang menjadi Ten...
Menkomdigi Tekankan Penerapan PP Tunas saat Audiensi dengan LEGO
Menkomdigi Meutya Hafid dorong penerapan PP Tunas dan persetujuan orang tua saat audiensi dengan LEGO untuk...
Kapolri: Berbeda Seragam, Satu Hati Menjaga Negeri — HUT TNI ke-81
Kapolri Suyudi tegaskan TNI dan Polri tetap "satu hati" menjaga Indonesia menjelang HUT TNI ke-81, 5 Oktober...
Basarnas Imbau Keluarga Korban KM Virgo Tidak Menunggu di Pelabuhan
Basarnas mengimbau keluarga korban KM Virgo agar tidak terus menunggu di pelabuhan; korban yang ditemukan ak...
Cara Mengurus Buku Nikah Rusak atau Hilang, Gratis di KUA
Buku nikah rusak atau hilang dapat diganti gratis di KUA tempat akad; ketahui persyaratan dan dasar hukumnya...
Mendag: Perlindungan Hak Pekerja Bukan Instrumen Politik
Mendag Budi Santoso menegaskan perlindungan hak pekerja bukan alat politik dan menekankan penanganan kerja p...