BKKBN Dorong Intervensi Langsung untuk Percepatan Penurunan Stunting
BKKBN menegaskan percepatan penurunan stunting dilakukan lewat intervensi langsung kepada KRS (keluarga risiko stunting) di lapangan, termasuk distribusi bantuan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKKBN Wihaji saat rangkaian Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Perintah turun lapangan dan fokus intervensi
Wihaji menekankan agar program tidak hanya berputar di meja diskusi, tetapi segera diterjemahkan ke tindakan nyata di rumah tangga berisiko. Menurutnya, intervensi yang tepat sasaran akan menyasar ibu hamil dan balita berisiko melalui pendampingan langsung.
"Kita diminta tidak banyak diskusi tetapi turun ke lapangan memastikan bantuan benar diterima keluarga risiko stunting secara langsung. Ini perintah Presiden agar program efektif melalui pendampingan TPK yang mengedukasi keluarga langsung,"
Program ini juga melibatkan kerja sama antara pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk mempercepat akses bantuan rumah serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga rentan.
Fokus gizi sejak remaja hingga dua tahun
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan strategi daerah memusatkan perhatian pada pemenuhan gizi ibu hamil dan remaja putri. Fokus ini mengikuti prinsip 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang menentukan kondisi tumbuh kembang anak.
"Intervensi dilakukan sejak remaja hingga anak dua tahun karena periode itu sangat menentukan,"
Data pemerintah daerah Sleman menunjukkan tren penurunan stunting selama tiga tahun terakhir. Pada 2025, angka stunting tercatat 4,21%, turun dari tahun sebelumnya berkat intervensi terintegrasi.
Tantangan pelaksanaan di lapangan
Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bekerja langsung menemui keluarga menghadapi beberapa kendala operasional. Keluhan utama berkaitan ketersediaan perangkat dan konektivitas yang menjadi prasyarat pelaporan berbasis online.
"Kami berharap ada dukungan perangkat dan jaringan agar pelaporan berjalan lancar karena sistem sekarang berbasis online,"
Tanpa dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai, akurasi dan kecepatan pelaporan ke pusat berisiko terganggu, sehingga memengaruhi respons program.
Langkah lanjutan dan harapan kolaborasi
BKKBN mendorong penguatan peran TPK sebagai ujung tombak intervensi. Langkah yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas pendamping, distribusi bantuan rumah dan gizi, serta dukungan perangkat dan jaringan.
- Distribusi bantuan langsung ke keluarga risiko stunting
- Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga di rumah tangga
- Kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah
- Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelaporan online
Dengan sinergi antar-pemangku kepentingan, BKKBN berharap penurunan stunting dapat dipercepat secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...