Komisi II Soroti Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Utara

Komisi II DPR RI menyoroti kondisi infrastruktur di perbatasan Kalimantan Utara yang dinilai belum optimal dan berdampak langsung pada akses sembako, bahan bakar, listrik, layanan kesehatan, pendidikan, serta distribusi hasil pertanian. Sorotan itu disampaikan anggota Komisi II Deddy Sitorus dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Ia menekankan evaluasi anggaran harus mengukur dampak pembangunan lewat indikator kinerja dan pencapaian program.

Sorotan Komisi II terhadap fokus anggaran

Deddy mengkritik praktik pembahasan anggaran yang terlalu menitikberatkan pada tingkat penyerapan. Menurutnya, ukuran keberhasilan haruslah terukur pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ia mendorong pergeseran pembahasan dari sekadar nominal anggaran ke evaluasi hasil dan performa program.

"Kita harusnya bicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa yang lebih baik. Dari pada sekedar hanya bicara anggarannya, itu sebenarnya yang saya ingin galakkan," kata Deddy.

Dampak di lapangan: Krayan dan akses perbatasan

Hasil kunjungan Deddy ke daerah pemilihannya mengungkapkan masalah nyata di lapangan. Masyarakat perbatasan melaporkan kesulitan mendapat sembako, bahan bakar, dan pasokan listrik yang stabil. Bahkan, harga bahan bakar disebut mencapai Rp430 ribu per liter dengan ketersediaan sangat terbatas.

Kondisi itu berdampak pada distribusi hasil panen dan menimbulkan risiko meningkatnya angka putus sekolah anak-anak di wilayah perbatasan. Deddy menilai masalah tersebut menuntut intervensi infrastruktur yang terencana dan terkoordinasi.

Tuntutan percepatan pembangunan dan kolaborasi kementerian

Untuk mengatasi masalah ini, Deddy mendesak percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan melalui kolaborasi lintas kementerian. Ia secara khusus meminta perhatian dari Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Tujuannya agar program lebih terfokus dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat perbatasan.

“Ini kita bicara manusia. Saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana," ujar Deddy.

Respons pemerintah dan langkah teknis

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan akses jalan menuju Krayan. Tito menyatakan pembahasan akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam rapat teknis yang dijadwalkan pekan depan.

"Hari Selasa nanti, siang, jam 15.30, kami akan melakukan rapat dengan Kementerian PU. Saya akan menaikkan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami," kata Tito, yang juga kepala BNPP.

Tito menegaskan hasil pembahasan akan dilaporkan kembali kepada Komisi II DPR RI. Ia berharap akses jalan ke kawasan perbatasan dapat masuk sebagai program prioritas pemerintah ke depan.

Implikasi dan prospek

Permintaan Komisi II menempatkan pembangunan infrastruktur perbatasan sebagai isu kebijakan yang mendesak. Jika direspons dengan rencana teknis dan anggaran terukur, perbaikan akses dapat menurunkan biaya logistik, menjaga kontinuitas layanan dasar, dan mendukung ketahanan pangan lokal. Pemerintah dan kementerian terkait kini diharapkan menerjemahkan komitmen ke langkah konkret di lapangan.