DPR Apresiasi Kontribusi Freeport untuk Pembangunan Papua
Komisi XII DPR RI menyatakan penghargaan atas peran PT Freeport Indonesia dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Papua melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dan investasi jangka panjang.
Apresiasi parlemen atas komitmen investasi
Anggota Komisi XII menyebut keberadaan Freeport selama puluhan tahun memberi manfaat bagi negara dan masyarakat sekitar wilayah operasional. Rapat dengar pendapat berlangsung pada Selasa, 14 Juli 2026.
"Saya apresiasi karena telah terjadi kesepakatan investasi kembali sebesar 12 persen bersama pemerintah Indonesia. Ini menjadi terobosan baru terkait keberlanjutan usaha PT Freeport Indonesia,"
Kata-kata tersebut disampaikan Arif Riyanto Uopdana sebagai bentuk dukungan terhadap perpanjangan izin usaha sesuai usia cadangan dan kelangsungan investasi tambang.
"Kami ingin berterima kasih kepada Freeport atas kinerjanya yang sampai hari ini terus memberikan manfaat bagi negara,"
Ucapan itu disampaikan Alfons Manibui, yang menyoroti manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
Kontribusi fiskal dan proyeksi penerimaan
Freeport tercatat sebagai salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara lewat pajak, dividen, royalti, dan PNBP. Pada 2026 kontribusinya diperkirakan mencapai USD 2,6 miliar dan meningkat menjadi USD 4,7 miliar pada 2027.
Lebih jauh, setelah operasi tambang kembali normal, kontribusi diproyeksikan melampaui USD 7 miliar atau sekitar Rp120 triliun per tahun.
Program masyarakat: fokus pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Selain kontribusi fiskal, Freeport mengalokasikan dana untuk program pengembangan masyarakat. Perusahaan menyiapkan sekitar USD 100 juta per tahun untuk kegiatan tersebut.
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pemberdayaan ekonomi
- Pembangunan infrastruktur dasar
- Pengembangan kapasitas masyarakat adat
- Peningkatan layanan publik di sekitar wilayah operasional
Kebutuhan penguatan pemberdayaan lokal
Anggota Komisi XII Irsan Sosiawan Gading mengingatkan bahwa peningkatan kinerja perusahaan harus diimbangi penguatan program pemberdayaan. Ia menekankan pentingnya manfaat yang semakin terasa melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan program ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, DPR menilai kepastian investasi dan perbaikan program TJSL berpotensi memperkuat dampak ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ke depan, pengawasan dan sinergi pemda, pemerintah pusat, serta perusahaan akan menentukan seberapa besar manfaat tersebut dirasakan secara berkelanjutan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Bunga Utang Capai Rp394,1 T, APBN Agustus 2026 Defisit
Pembayaran bunga utang mencapai Rp394,1 triliun hingga Agustus 2026, membuat APBN tercatat defisit Rp240,1 t...
Pembiayaan Utang Capai Rp506 T hingga Agustus 2026
Realisasi pembiayaan utang neto Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 60,8% dari target APBN 2026; SB...
IHSG Melemah 0,33% ke 6.441,15 pada Penutupan Jumat
IHSG turun 0,33% ke 6.441,15 pada penutupan Jumat; volume 32,6 miliar saham dan nilai transaksi Rp19,2 trili...
Penerbitan SBN 2026 Tetap Sesuai Rencana, Defisit APBN 2,85%
Kemenkeu: penerbitan SBN hingga akhir 2026 on track untuk penuhi pembiayaan dan jaga outlook defisit APBN 2,...
Sharp Indonesia Raih Dua Penghargaan PR Pilihan Jurnalis 2026
Sharp Indonesia dan Andry Adi Utomo meraih dua penghargaan Journalists’ Choice di Indonesia PR of the Year 2...
AXA dirikan AXA Sharia Life untuk perluas proteksi syariah
AXA mendirikan AXA Sharia Life Insurance dan mendapat izin OJK untuk memperkuat layanan asuransi syariah di...