RRI Hadapi Efisiensi Anggaran, Jaga Kinerja dan Kepercayaan Publik

Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LPP RRI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Pertemuan membahas laporan keuangan dan strategi RRI menghadapi kebijakan efisiensi anggaran agar kinerja dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Tekanan anggaran, fokus pada kinerja

Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo menegaskan seluruh satuan kerja harus menjaga kinerja meski menghadapi pengurangan anggaran. Ia menyatakan keterbatasan dana tidak boleh mengorbankan kualitas layanan dan pencapaian target organisasi.

"Kita sudah seharusnya menjalankan tata kelola keuangan dengan seharusnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita toleransi dan kita harus melakukan bagaimana seharusnya,"

Hendrasmo menekankan pesan itu disampaikan langsung kepada kasatker untuk mendorong perilaku kerja yang efisien dan berorientasi hasil.

Tata kelola dan akuntabilitas

Menurut Hendrasmo, tata kelola keuangan yang baik adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Semua jajaran RRI wajib menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan menempatkan akuntabilitas sebagai prioritas.

"Soal anggaran ini memang pada umumnya kita mengalami efisiensi, kita alami keterbatasan. Tapi saya sudah sampaikan ke kasatker, kita edukasi mereka, walaupun kita terbatas anggaran tetapi harus berkinerja tinggi,"

Ia menambahkan bahwa pembatasan anggaran harus direspons dengan penyusunan action plan yang lebih presisi dan implementasi program yang efektif.

Implementasi program dan target organisasi

Hendrasmo meminta setiap satker menyusun langkah operasional yang lebih terukur. Tujuannya memastikan capaian program tetap dapat diraih meski sumber daya terbatas.

"Kita dihadapkan dengan keterbatasan anggaran tetapi kita harus tetap berkinerja tinggi. Kita harus tetap melakukan action plan yang lebih presisi, implementasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi,"

Pesan itu, menurutnya, terus diulang agar seluruh unit berorientasi pada manfaat bagi publik.

Komisi VII minta peran kuat LPP

Komisi VII DPR RI mendorong LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Dorongan itu muncul di tengah maraknya hoaks dan dominasi berita negatif di ruang digital.

"Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi cara pandang masyarakat. Khususnya generasi muda, terhadap Indonesia,"

Komisi menilai peran penyiaran publik penting untuk melawan disinformasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan tekanan efisiensi anggaran, RRI menetapkan tata kelola yang ketat, action plan presisi, dan peningkatan kualitas layanan sebagai strategi utama. Langkah-langkah tersebut diharapkan mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menjaga relevansi penyiaran publik di era informasi digital.