RRI Hadapi Efisiensi Anggaran, Jaga Kinerja dan Kepercayaan Publik
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LPP RRI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Pertemuan membahas laporan keuangan dan strategi RRI menghadapi kebijakan efisiensi anggaran agar kinerja dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Tekanan anggaran, fokus pada kinerja
Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo menegaskan seluruh satuan kerja harus menjaga kinerja meski menghadapi pengurangan anggaran. Ia menyatakan keterbatasan dana tidak boleh mengorbankan kualitas layanan dan pencapaian target organisasi.
"Kita sudah seharusnya menjalankan tata kelola keuangan dengan seharusnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita toleransi dan kita harus melakukan bagaimana seharusnya,"
Hendrasmo menekankan pesan itu disampaikan langsung kepada kasatker untuk mendorong perilaku kerja yang efisien dan berorientasi hasil.
Tata kelola dan akuntabilitas
Menurut Hendrasmo, tata kelola keuangan yang baik adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Semua jajaran RRI wajib menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan menempatkan akuntabilitas sebagai prioritas.
"Soal anggaran ini memang pada umumnya kita mengalami efisiensi, kita alami keterbatasan. Tapi saya sudah sampaikan ke kasatker, kita edukasi mereka, walaupun kita terbatas anggaran tetapi harus berkinerja tinggi,"
Ia menambahkan bahwa pembatasan anggaran harus direspons dengan penyusunan action plan yang lebih presisi dan implementasi program yang efektif.
Implementasi program dan target organisasi
Hendrasmo meminta setiap satker menyusun langkah operasional yang lebih terukur. Tujuannya memastikan capaian program tetap dapat diraih meski sumber daya terbatas.
"Kita dihadapkan dengan keterbatasan anggaran tetapi kita harus tetap berkinerja tinggi. Kita harus tetap melakukan action plan yang lebih presisi, implementasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi,"
Pesan itu, menurutnya, terus diulang agar seluruh unit berorientasi pada manfaat bagi publik.
Komisi VII minta peran kuat LPP
Komisi VII DPR RI mendorong LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Dorongan itu muncul di tengah maraknya hoaks dan dominasi berita negatif di ruang digital.
"Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi cara pandang masyarakat. Khususnya generasi muda, terhadap Indonesia,"
Komisi menilai peran penyiaran publik penting untuk melawan disinformasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran.
Implikasi dan langkah ke depan
Dengan tekanan efisiensi anggaran, RRI menetapkan tata kelola yang ketat, action plan presisi, dan peningkatan kualitas layanan sebagai strategi utama. Langkah-langkah tersebut diharapkan mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menjaga relevansi penyiaran publik di era informasi digital.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...