Polri Sebut Indikasi Penipuan dalam Kasus Beras Fortifikasi

Polri menyatakan terdapat indikasi tindak pidana penipuan terkait temuan beras fortifikasi bermasalah yang ramai dibahas, Selasa, 15 September 2026, di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada, usai pengecekan hasil penelitian laboratorium yang menunjukkan kandungan produk tidak sesuai label. Penegak hukum mendukung langkah Menteri Pertanian mengambil tindakan untuk melindungi konsumen.

Indikasi penipuan dan dasar hukum

Wahyu menyampaikan ada dasar kuat untuk menduga terjadi penipuan karena perbedaan antara klaim pada kemasan dan hasil pengujian. Penanganan akan mengacu pada ketentuan pidana dan perlindungan konsumen.

"Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam. Ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan,"

Dia menyebutkan pasal-pasal yang relevan sebagai rujukan hukum. Ketentuan itu mengatur tindakan menjual produk yang tidak sesuai kandungan.

• Pasal 492 KUHP
• Pasal 493 KUHP
• Pasal 495 KUHP
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Temuan produk dan potensi kerugian

Penyidikan awal menyebutkan ada 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar. Produk-produk ini disebut mencantumkan klaim vitamin atau zat gizi yang tidak sesuai hasil laboratorium.

Pemerintah menyatakan produk tersebut tidak memenuhi SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025. Estimasi awal potensi kerugian konsumen mencapai sekitar Rp89 triliun, meski angka itu masih berupa perkiraan.

Penyelidikan korporasi dan proses penegakan

Polri juga mendalami kemungkinan keterlibatan terorganisasi atau korporasi. Wahyu menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diberlakukan jika bukti mendukung.

"Dugaan kuat ini juga dilakukan bukan orang per orang. Tetapi bisa dilakukan secara terorganisasi dan juga oleh suatu korporasi,"

Wahyu menambahkan bahwa penerapan pasal dan bentuk pertanggungjawaban akan ditentukan setelah proses penyidikan berjalan dan alat bukti diperiksa sesuai hukum.

Tindakan pemerintah dan perlindungan konsumen

Sebelumnya Menteri Pertanian memerintahkan penarikan produk bermasalah dari peredaran dan pencabutan izin untuk yang terbukti melanggar. Polri menyatakan mendukung langkah itu dan akan memastikan proses hukum berjalan transparan.

"Masyarakat tidak boleh dirugikan. Kita lindungi masyarakat. Dan inilah tentu kehadiran Polri bersama masyarakat,"

Penegakan akan menekankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Penyidikan lanjutan diharapkan mengungkap pelaku dan memberi kepastian hukum sekaligus melindungi hak konsumen.