DPR Minta Kementan Lindungi Peternak Saat Harga Telur Anjlok
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Sadarestuwati, mendesak Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan bagi peternak ayam petelur setelah harga telur di tingkat peternak anjlok. Desakan disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementan di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jumat (12/6/2026).
Desakan Komisi IV
Sadarestuwati menilai pemerintah tidak cukup hanya fokus pada peningkatan produksi. Ia meminta kebijakan juga memastikan harga jual telur memberi keuntungan bagi peternak rakyat.
"Hari ini, peternak ayam petelur kita mengalami kejatuhan harga. Padahal ini baru rencana ada investor besar masuk, tetapi begitu rencana ini disampaikan langsung saja harga telur terjun bebas,"
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti bahwa penurunan harga terjadi ketika biaya produksi masih tinggi, terutama karena kenaikan harga pakan dan jagung. Kondisi itu, menurutnya, semakin menekan margin keuntungan peternak skala kecil.
Kondisi harga dan biaya produksi
Menurut Sadarestuwati, penurunan harga telur berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga pakan. Hal ini berpotensi merugikan usaha peternak rakyat yang masih bergantung pada margin tipis.
Dia mengingatkan agar program peningkatan produksi peternakan tidak justru membuat usaha peternak kecil tersingkir oleh perubahan pasar dan masuknya investor besar.
Langkah pemerintah: HAP telur
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah protektif. Kepala Badan Pangan Nasional yang merangkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.
"HAP-nya Rp 26.500 per kilo. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya Rp 26.500 per kilo,"
Amran menjelaskan HAP yang tercantum dalam Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 menjadi instrumen utama untuk menjaga harga di tingkat peternak agar tidak jatuh terlalu dalam dan memberi kepastian usaha bagi peternak rakyat.
Dampak dan rekomendasi
Sadarestuwati menegaskan Komisi IV mendukung target swasembada pangan pemerintah. Namun, keberhasilan program harus diukur pula dari kesejahteraan petani dan peternak, bukan semata peningkatan volume produksi.
Ia meminta Kementan segera mengambil langkah konkret, seperti pengawasan distribusi, penegakan HAP, dan bantuan modal atau subsidi pakan, agar pelaku usaha kecil tetap bertahan dan berkembang.
Untuk informasi tambahan terkait perkembangan kebijakan dan publikasi resmi, lihat tautan terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Surabaya Dorong Teba di Kampung untuk Redam Sampah Organik
RT/RW dan aparatur diminta aktif terapkan teba di kampung-kampung Surabaya untuk mengolah hampir 950 ton sam...
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...