DPR Minta Kementan Lindungi Peternak Saat Harga Telur Anjlok

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Sadarestuwati, mendesak Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan bagi peternak ayam petelur setelah harga telur di tingkat peternak anjlok. Desakan disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementan di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jumat (12/6/2026).

Desakan Komisi IV

Sadarestuwati menilai pemerintah tidak cukup hanya fokus pada peningkatan produksi. Ia meminta kebijakan juga memastikan harga jual telur memberi keuntungan bagi peternak rakyat.

"Hari ini, peternak ayam petelur kita mengalami kejatuhan harga. Padahal ini baru rencana ada investor besar masuk, tetapi begitu rencana ini disampaikan langsung saja harga telur terjun bebas,"

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti bahwa penurunan harga terjadi ketika biaya produksi masih tinggi, terutama karena kenaikan harga pakan dan jagung. Kondisi itu, menurutnya, semakin menekan margin keuntungan peternak skala kecil.

Kondisi harga dan biaya produksi

Menurut Sadarestuwati, penurunan harga telur berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga pakan. Hal ini berpotensi merugikan usaha peternak rakyat yang masih bergantung pada margin tipis.

Dia mengingatkan agar program peningkatan produksi peternakan tidak justru membuat usaha peternak kecil tersingkir oleh perubahan pasar dan masuknya investor besar.

Langkah pemerintah: HAP telur

Pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah protektif. Kepala Badan Pangan Nasional yang merangkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.

"HAP-nya Rp 26.500 per kilo. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya Rp 26.500 per kilo,"

Amran menjelaskan HAP yang tercantum dalam Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 menjadi instrumen utama untuk menjaga harga di tingkat peternak agar tidak jatuh terlalu dalam dan memberi kepastian usaha bagi peternak rakyat.

Dampak dan rekomendasi

Sadarestuwati menegaskan Komisi IV mendukung target swasembada pangan pemerintah. Namun, keberhasilan program harus diukur pula dari kesejahteraan petani dan peternak, bukan semata peningkatan volume produksi.

Ia meminta Kementan segera mengambil langkah konkret, seperti pengawasan distribusi, penegakan HAP, dan bantuan modal atau subsidi pakan, agar pelaku usaha kecil tetap bertahan dan berkembang.

Untuk informasi tambahan terkait perkembangan kebijakan dan publikasi resmi, lihat tautan terkait.