Sumut Pastikan Tidak Ada Pemecatan Guru Non-ASN terkait SE Mendikbud 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau guru non-ASN yang diberhentikan menyusul terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumut pada Jumat, 15 Mei, untuk meredam kekhawatiran tenaga pendidik di jenjang dasar hingga menengah atas.

Pernyataan resmi Pemprov Sumut

Dinas Pendidikan Sumut menegaskan kebijakan pusat bersifat terkait penataan dan pendataan, bukan pemecatan massal. Pernyataan ini mengikuti arahan langsung Gubernur Sumatera Utara untuk melindungi posisi guru non-ASN.

Pak Gubernur meminta agar tidak ada guru non-ASN diberhentikan karena adanya surat edaran tersebut. Saat ini kami juga masih mendalami poin-poin yang tertuang dalam edaran itu.

Inti surat edaran: pendataan Dapodik

Hasil kajian awal Dinas menyebut surat edaran tersebut lebih menekankan pada pendataan tenaga pendidik yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan kata lain, fokus utamanya adalah pemutakhiran data, bukan pemberhentian.

Guru yang tidak terdaftar dalam Dapodik ini merupakan guru baru, dan yang merekrut rata-rata kepala sekolah, bukan melalui Dinas Pendidikan,

Penjelasan ini memberi konteks mengapa sejumlah guru belum tercatat: banyak di antaranya direkrut oleh sekolah dalam tiga tahun terakhir tanpa prosedur pencatatan ke dinas.

Tindakan dan imbauan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Sumut sedang menindaklanjuti arahan gubernur untuk mencari solusi terbaik bagi guru non-ASN yang belum terdata. Langkah awal adalah pendataan ulang dan koordinasi dengan sekolah.

Kita sudah mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak ada lagi pengangkatan guru berstatus honorer,

Imbauan resmi juga dikeluarkan agar kepala sekolah berhenti melakukan rekrutmen honorer tanpa prosedur. Upaya ini diharapkan memperbaiki pencatatan di Dapodik dan menghindari masalah administratif di masa depan.

Dampak dan langkah ke depan

Pemprov meminta seluruh tenaga pendidik tetap tenang dan menjalankan tugas sambil menunggu penjelasan resmi dan tindak lanjut. Dinas akan menyampaikan petunjuk teknis bila diperlukan untuk proses pendataan dan penyesuaian status kepegawaian.

Sekali lagi saya pastikan, sebagaimana arahan langsung Bapak Gubernur, tidak ada guru berstatus honorer yang dipecat karena surat edaran itu,

Dengan klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap kekhawatiran mereda dan proses administratif berjalan tertib demi kepentingan layanan pendidikan di Sumatera Utara.