Sekolah Rakyat Gresik: Pemkab Percepat Isi Kuota, SD Tersisa 30
GRESIK — Pemerintah Kabupaten Gresik mempercepat pemenuhan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dengan menggandeng seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk mengisi sisa kuota jenjang Sekolah Dasar (SD) sebelum tahun ajaran dimulai pada 15 Juli 2026. Sosialisasi penjaringan calon peserta dipimpin Bupati Fandi Akhmad Yani pada 1 Juli 2026 di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh serta pengelola LKSA.
Kondisi kuota peserta didik
Pemkab menyediakan total 270 kuota baru, masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hingga sosialisasi, kuota untuk SMP dan SMA telah terisi penuh. Sementara itu, untuk jenjang SD masih tersisa 30 kursi yang harus segera diisi agar anak-anak dapat mulai belajar tepat waktu.
Sasaran program dan proses verifikasi
Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan memastikan pemerataan layanan pendidikan dasar hingga menengah.
Untuk menjamin penerimaan sesuai kriteria, Dinas Sosial membentuk tim verifikasi yang memvalidasi data calon peserta. Tim ini akan menilai kelayakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan data keluarga.
Peran LKSA dalam penjaringan
Bupati Fandi Akhmad Yani menekankan pentingnya peran LKSA, yang selama ini mendampingi anak-anak membutuhkan perlindungan dan akses pendidikan. Kolaborasi dinilai krusial agar tidak ada anak layak yang terlewat dalam proses seleksi.
"Kami berharap LKSA yang telah terakreditasi dapat aktif mengusulkan anak-anak asuh yang memenuhi persyaratan. Ini adalah ikhtiar bersama agar tidak ada kuota yang tersisa dan anak-anak segera memperoleh kesempatan belajar,"
Yani menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Koordinasi Dinas Sosial dan target penyelesaian
Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan semua LKSA agar proses penjaringan berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Kami optimistis sinergi seluruh LKSA akan mempercepat terpenuhinya kuota peserta didik sebelum tahun ajaran baru dimulai,"
Pembangunan sekolah permanen dan tinjauan lapangan
Selain mempercepat penjaringan, Pemkab mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu. Sekolah ini dirancang melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, melengkapi sekolah rintisan untuk jenjang SMA di Desa Mriyunan yang sudah beroperasi.
Usai sosialisasi, Bupati bersama Kepala Dinas Sosial dan pengelola LKSA meninjau lokasi pembangunan di Desa Raci Tengah untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana menjelang operasional.
Dengan percepatan penjaringan dan pembangunan fasilitas, Pemkab menargetkan seluruh kuota terpenuhi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai serentak pada 15 Juli 2026.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPR Minta Pengusutan Tuntas Kekerasan Ibu terhadap Anak di Pamekasan
DPR minta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan ibu terhadap anak di Pademawu, Pamekasan, termasuk pemeriks...
PDI Perjuangan: Perubahan APBD Sumenep Harus Pro Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan minta Perubahan APBD Sumenep 2026 tetap berpihak pada rakyat meski PAD naik dan belanj...
Surabaya Minta Perlindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional
DPRD Surabaya dan APPSI minta pemerintah lindungi pedagang pasar tradisional dari tekanan pasar modern, dari...
DPRD Jember Minta Pangkas Anggaran Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bantuan
DPRD Jember minta Pemkab memangkas anggaran Rp2,8 miliar untuk stiker bantuan dan mengusulkan satu jenis sti...
Jaranan Hiasi Peringatan Kemerdekaan di Trenggalek
Ribuan warga menyaksikan pagelaran jaranan di halaman DPC PDI Perjuangan Trenggalek, 17 Agustus 2026, sebaga...
ASN Banyuwangi Berbagi daftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS
ASN Banyuwangi Berbagi mendaftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Agustus 2026 untu...