Sekolah Rakyat Gresik: Pemkab Percepat Isi Kuota, SD Tersisa 30
GRESIK — Pemerintah Kabupaten Gresik mempercepat pemenuhan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dengan menggandeng seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk mengisi sisa kuota jenjang Sekolah Dasar (SD) sebelum tahun ajaran dimulai pada 15 Juli 2026. Sosialisasi penjaringan calon peserta dipimpin Bupati Fandi Akhmad Yani pada 1 Juli 2026 di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh serta pengelola LKSA.
Kondisi kuota peserta didik
Pemkab menyediakan total 270 kuota baru, masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hingga sosialisasi, kuota untuk SMP dan SMA telah terisi penuh. Sementara itu, untuk jenjang SD masih tersisa 30 kursi yang harus segera diisi agar anak-anak dapat mulai belajar tepat waktu.
Sasaran program dan proses verifikasi
Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan memastikan pemerataan layanan pendidikan dasar hingga menengah.
Untuk menjamin penerimaan sesuai kriteria, Dinas Sosial membentuk tim verifikasi yang memvalidasi data calon peserta. Tim ini akan menilai kelayakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan data keluarga.
Peran LKSA dalam penjaringan
Bupati Fandi Akhmad Yani menekankan pentingnya peran LKSA, yang selama ini mendampingi anak-anak membutuhkan perlindungan dan akses pendidikan. Kolaborasi dinilai krusial agar tidak ada anak layak yang terlewat dalam proses seleksi.
"Kami berharap LKSA yang telah terakreditasi dapat aktif mengusulkan anak-anak asuh yang memenuhi persyaratan. Ini adalah ikhtiar bersama agar tidak ada kuota yang tersisa dan anak-anak segera memperoleh kesempatan belajar,"
Yani menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Koordinasi Dinas Sosial dan target penyelesaian
Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan semua LKSA agar proses penjaringan berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Kami optimistis sinergi seluruh LKSA akan mempercepat terpenuhinya kuota peserta didik sebelum tahun ajaran baru dimulai,"
Pembangunan sekolah permanen dan tinjauan lapangan
Selain mempercepat penjaringan, Pemkab mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu. Sekolah ini dirancang melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, melengkapi sekolah rintisan untuk jenjang SMA di Desa Mriyunan yang sudah beroperasi.
Usai sosialisasi, Bupati bersama Kepala Dinas Sosial dan pengelola LKSA meninjau lokasi pembangunan di Desa Raci Tengah untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana menjelang operasional.
Dengan percepatan penjaringan dan pembangunan fasilitas, Pemkab menargetkan seluruh kuota terpenuhi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai serentak pada 15 Juli 2026.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Trenggalek Gelar Festival Jaranan se-Indonesia Agustus 2026
Trenggalek akan menjadi tuan rumah Festival Jaranan se-Indonesia Agustus 2026 untuk melestarikan budaya dan...
Sidoarjo Tata Parkir CFD untuk Jamin Akses Jemaat Gereja
Pemkab Sidoarjo dan DPRD sepakati penataan parkir serta pengalihan rute saat CFD untuk jamin akses jemaat li...
Taruna Merah Putih Gelar Diskusi Bung Karno di Warkop Surabaya
Taruna Merah Putih gelar diskusi Bung Karno di Warkop Emak Surabaya, dimaksudkan mendekatkan pemikiran prokl...
Marhaenisme dan Pancasila Relevan Hadapi Neoliberalisme
Ony Setiawan menyebut Marhaenisme dan Pancasila relevan menghadapi ketergantungan ekonomi akibat neoliberali...
Pemkab Bangkalan Perkuat BPJS untuk Pekerja Rentan
Pemkab Bangkalan mendaftarkan 4.082 pekerja rentan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran dari DBHCHT untuk me...
DPRD Minta Kajian Matang soal Mobil Dinas Listrik di Malang
Ketua DPRD Malang minta kajian finansial matang sebelum adopsi mobil dinas listrik agar tak membebani APBD d...