2.087 KPM PKH Klaten Graduasi, Bukti Bansos Dorong Kemandirian
2.087 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dinyatakan lulus atau graduasi dari program bantuan sosial. Pengumuman itu disampaikan saat Wisuda Graduasi KPM PKH di Grha Bung Karno, Klaten, pada Selasa, 30 Juni 2026, sebagai hasil kolaborasi pemerintah pusat, daerah, pendamping PKH, dan sektor swasta untuk mendorong kemandirian ekonomi.
Siapa lulus dan apa maknanya
Sebanyak 2.087 KPM dianggap telah mandiri sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa program perlindungan sosial mampu mendorong penerima keluar dari kemiskinan melalui pemberdayaan, bukan sekadar distribusi bantuan.
Peran kebijakan dan kolaborasi
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan peran sinergi berbagai pihak dalam pencapaian tersebut. Ia merujuk pada mandat Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menugaskan Kementerian Sosial mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Ini adalah bukti bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta, bergotong-royong untuk bisa memutus transmisi kemiskinan,"
Agus Jabo menambahkan bahwa tujuan kebijakan adalah agar bantuan sosial menjadi instrumen sementara menuju kemandirian masyarakat.
"Di Klaten kita bisa menggraduasi 2.087 Keluarga Penerima Manfaat yang selama ini menerima bansos. Mereka bisa hijrah, berdaya, dan mandiri,"
Dampak lokal dan tantangan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut para KPM yang lulus sebagai pionir bagi penerima bantuan lain. Ia berharap keberhasilan ini memotivasi keluarga lain untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan.
"Hari ini bukan akhir daripada ibu diwisuda. Tetapi merupakan awal kesuksesan,"
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melaporkan bahwa angka kemiskinan daerah turun sebesar 1,05 persen pada 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 129.680 jiwa yang tergolong miskin, tersebar di 26 kecamatan, 391 desa, dan 10 kelurahan. Data ini menunjukkan meski ada kemajuan, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilanjutkan dan diperluas.
Bantuan lanjutan untuk kemandirian
Selain wisuda graduasi, Kementerian Sosial secara simbolis menyalurkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) kepada lima penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan modal usaha sebesar Rp5 juta sebagai dukungan pengembangan usaha mikro.
Ke depan, keberhasilan graduasi massal di Klaten dipandang sebagai model bagi program pemberdayaan di daerah lain. Pencapaian ini menegaskan bahwa kombinasi bantuan tunai, pelatihan, dan akses permodalan dapat mendorong penerima keluar dari siklus ketergantungan bantuan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...
Muhaimin Dorong Perumahan Jadi Ekosistem Ekonomi
Menko Muhaimin mendorong perumahan dikembangkan jadi ekosistem ekonomi melalui 1001 Pasar Rakyat, membuka ak...
Menko Muhaimin Dorong '1001 Pasar Rakyat' untuk Perkuat UMKM
Menko Muhaimin dorong konsep 1001 Pasar Rakyat di Bekasi (4 Okt 2026) untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan k...
Kemenko PM: Kolaborasi Kunci Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Kemenko PM: kolaborasi pemilik lahan, local champion, dan pemerintah jadi kunci pemberdayaan UMKM dan ekonom...
Zulhas: Pangkas Aturan, RI Berhenti Impor 7 Komoditas Pangan
Zulhas: pemangkasan aturan dorong RI hentikan impor tujuh komoditas, naikkan penyerapan pupuk dan surplus be...