GPM Serentak: Bapanas Pastikan Pangan Terjangkau
Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama TVRI menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pada 2 September 2026 untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan terjangkau di seluruh negeri. Kegiatan berlangsung di 31 provinsi sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok bagi masyarakat. Program ini sekaligus menjadi sarana menyampaikan kondisi ketersediaan pangan nasional sehingga publik tidak perlu khawatir.
Pelaksanaan GPM dan tujuannya
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartanto, menyatakan GPM bertujuan memberi informasi sekaligus menstabilkan pasokan dan harga pangan. Program melibatkan pemerintah daerah, Bulog, BUMN dan BUMD pangan, petani, peternak, distributor, serta pelaku usaha. Tujuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen sehingga keduanya mendapat manfaat.
“Ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan informasi sekaligus memastikan masyarakat bahwa kesejahteraan mereka terus dijaga. Pangan kita cukup, tersedia, dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir,”
Cakupan kegiatan dan capaian
Hingga 1 September 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 7.994 kali di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota. Pelaksanaan difokuskan mendekat ke warga, termasuk tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kantor kecamatan. Pendekatan ini dirancang agar kegiatan benar-benar langsung menjangkau end-user.
“Sebagian besar kami justru langsung di grassroot masyarakat. Mau di RT, RW, kelurahan, di kantor kecamatan dan sebagainya,”
Ketersediaan stok dan pemantauan
Bapanas bersama kementerian/lembaga terkait terus memantau pasokan, termasuk mempertimbangkan faktor cuaca dan bencana. Per 1 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat mencapai 5,1 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah.
| Indikator | Data per 1 Sept 2026 |
|---|---|
| Jumlah pelaksanaan GPM | 7.994 kali (38 provinsi, 450 kabupaten/kota) |
| Stok Cadangan Beras Pemerintah | 5,1 juta ton |
| Inflasi tahunan (Agustus 2026) | 3,19% |
“Insya Allah, saya harap ini semuanya aman. Ketersediaan kita cukup. Intinya stok ketersediaan di dalam negeri aman dan cukup,”
Dampak pada harga dan inflasi
Bapanas memprioritaskan komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi seperti beras, cabai, bawang, daging, minyak goreng, dan gula konsumsi. Pemantauan dan intervensi ditujukan untuk mencegah gejolak harga yang menyumbang inflasi. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi tahunan Agustus 2026 sebesar 3,19%, masih berada dalam sasaran nasional dengan toleransi satu persen.
Peran media dan komunikasi ke masyarakat
Direktur Utama LPP TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari, menyambut baik kerja sama dengan Bapanas. TVRI berperan memperluas informasi program ke publik dan menangkap dampak langsung pada masyarakat di berbagai wilayah.
“TVRI mengucapkan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional. Ini tahun ketiga dari banyak kegiatan untuk GPM dari Badan Pangan Nasional,”
Bapanas menegaskan bahwa distribusi menjadi kunci berikutnya, yakni mendistribusikan stok ke wilayah defisit melalui program seperti GPM. Dengan penyebaran yang semakin masif, pemerintah berharap akses bahan pangan terjangkau semakin menyebar terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bawaslu Refleksi Kepemimpinan Jelang Purnabakti
Bawaslu menggelar refleksi kepemimpinan di Pangandaran menjelang purnabakti untuk evaluasi kinerja dan mendo...
Ombudsman: Maladministrasi Pengadaan Jadi Pintu Masuk Korupsi
Ombudsman minta kerja sama dengan LKPP untuk cegah maladministrasi pengadaan yang rawan jadi pintu masuk kor...
Bawaslu: E-voting Pemilu Harus Disiapkan Secara Tuntas
Bawaslu minta penerapan e-voting Pemilu 2029 disiapkan tuntas lewat kajian, uji jangkauan, dan naskah akadem...
Komisi XII Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini Karhutla
Komisi XII DPR minta perkuat peringatan dini dan penegakan hukum karhutla; usulkan tambahan anggaran KLH/BPL...
Pemerintah Targetkan Hentikan Impor Garam pada 2029
Pemerintah menargetkan menghentikan impor garam paling lambat 2029 melalui kenaikan produksi nasional dan pe...
Panja Bahas RUU Kadin untuk Perbarui Peran di Era Digital
Panja Komisi VI mulai bahas RUU Kadin pada 3 Sept 2026 untuk menyesuaikan UU Kadin 1987 dengan digitalisasi,...