Golkar Usulkan Sistem Politik Berbasis Pancasila
Partai Golkar mendorong pembahasan sistem politik nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, agar politik tidak hanya berfokus pada perebutan kursi dan posisi. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus senior Golkar Idrus Marham di kantor DPD Golkar Jakarta, Senin, 1 Juni 2026. Inisiatif ini dimaksudkan untuk merumuskan format politik ideal yang sesuai karakter bangsa dan mampu menjawab tantangan zaman.
Ideologi jadi titik awal pembicaraan politik
Idrus menekankan bahwa perumusan sistem politik harus bermula dari ideologi dan falsafah bangsa. Menurutnya, diskusi tidak lagi boleh terjebak pada perhitungan kursi semata, melainkan pada nilai yang hendak diwujudkan melalui tata politik.
"Ke depan ketika kita bicara tentang sistem politik, kita tidak lagi bicara berapa kursi, berapa posisi. Tetapi sudah bicara tentang format ideal yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila,"
Ia menyatakan gagasan itu juga sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang meminta kader mulai memikirkan desain politik yang mencerminkan karakter Indonesia.
Pancasila sebagai fondasi dan jalan tengah
Idrus mengingatkan bahwa persatuan bangsa bukan semata soal simbol atau kesamaan fisik. Esensi persatuan menurutnya terletak pada kesamaan visi dan nilai yang diperjuangkan bersama.
"Pancasila bukan sekadar simbol. Yang paling penting adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hari ini banyak orang menghormati simbol, tetapi melupakan nilai,"
Dengan demikian, Pancasila dipandang relevan sebagai jalan tengah untuk mengelola keberagaman sekaligus menjadi landasan merumuskan sistem politik yang adaptif terhadap dinamika nasional dan global.
Rencana buku dan penguatan diskusi publik
Idrus menyampaikan bahwa ia sedang menyiapkan buku berjudul Pancasila: Ideologi Jalan Tengah. Buku itu bakal membahas peran Pancasila dalam menjawab tantangan kebangsaan dan politik ke depan serta mendorong diskusi yang lebih mendalam.
Menurut Idrus, penguatan diskusi sistem politik berbasis nilai perlu terus dilakukan agar demokrasi tidak hanya berorientasi pada kontestasi kekuasaan, tetapi juga mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
Tantangan digital dan penguatan ideologi
Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyoroti dampak perkembangan teknologi digital terhadap eksistensi Pancasila. Ia mengingatkan bahwa kemajuan komunikasi membuka ruang luas bagi masuknya berbagai pengaruh yang dapat mengubah cara pandang generasi muda.
"Dari dulu tantangannya sudah banyak. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi digital dan telekomunikasi. Banyak doktrin yang mencoba mengubah cara pandang, terutama generasi muda Indonesia, terhadap Pancasila,"
Zaki menegaskan bahwa persiapan menuju Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas fondasi ideologi yang kuat agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Inisiatif Golkar ini membuka ruang diskusi lebih luas mengenai bentuk konkret sistem politik yang diusung. Langkah selanjutnya adalah merumuskan alternatif kebijakan dan mekanisme kelembagaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam tata politik nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan
Pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DP...
BGN Uji Sistem Prasmanan MBG di Kelas, Makanan Disajikan Hangat
BGN uji coba penyajian MBG secara prasmanan di kelas sejak 5 Oktober 2026 untuk menjaga makanan hangat dan m...
Airlangga Sebut Keunggulan Maung MV3 Garuda Limousine
Airlangga nilai Maung MV3 Garuda Limousine nyaman dengan kursi reclining, interior mewah, dan teknologi seta...
Hari Cerebral Palsy Sedunia 2026: Tema 'Unique and United' dan Sejarahnya
Hari Cerebral Palsy Sedunia diperingati 6 Oktober 2026 dengan tema Unique and United untuk dorong inklusi da...
MenPPPA Dorong Perlindungan Perempuan dalam RUU Ketenagakerjaan
MenPPPA Arifah Fauzi dorong penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Ketenagakerjaan untuk cegah...
Pendaftar TKA 2026 Naik Hampir 10%, Capai 4,2 Juta
Pendaftar TKA 2026 naik hampir 10% menjadi 4,2 juta; 3,86 juta menyelesaikan pendaftaran. Tes digelar 26 Okt...