Go PKP Diperkuat untuk Verifikasi Penerima BSPS Bersama Kemendagri-BPS

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat verifikasi data penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) lewat aplikasi Go PKP pada pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik, Selasa, 30 Juni 2026. Upaya ini bertujuan memastikan bantuan bedah rumah tepat sasaran dan mendukung pemutakhiran data nasional.

Percepatan verifikasi data melalui Go PKP

Sistem Go PKP berfungsi sebagai alat verifikasi lapangan yang merekam hasil penilaian calon penerima bantuan. Hasil verifikasi lapangan akan dikirimkan ke BPS untuk memperbarui basis data nasional. Dengan demikian, proses validasi dan pemutakhiran data berjalan lebih terintegrasi.

Menanggapi langkah ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi antar-institusi untuk mencegah bantuan tersalurkan ke pihak yang tidak berhak. Ia berharap perbaikan sistem memperketat akurasi dan transparansi penyaluran.

"Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu," kata Maruarar, Selasa, 30 Juni 2026.

Sinkronisasi data dan masukan BPS

Kepala BPS memberikan masukan teknis terkait sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan hasil verifikasi lapangan. Tujuannya adalah menciptakan basis data penerima yang lebih mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sinkronisasi ini diharapkan mengurangi duplikasi dan ketidaksesuaian data antar platform, sehingga perencanaan bantuan menjadi lebih efisien.

Peran pemerintah daerah dan penyederhanaan persyaratan

Menteri Dalam Negeri menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima. Keterlibatan daerah penting untuk memastikan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam usulan penerima bantuan.

Pembahasan rapat juga menyentuh kriteria penerima dan upaya penyederhanaan persyaratan administrasi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Dampak terhadap Program Tiga Juta Rumah

Dengan penguatan sistem verifikasi ini, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Perbaikan data juga mendukung percepatan peningkatan kualitas rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam skema Program Tiga Juta Rumah.

Ke depan, pengembangan fungsi Go PKP akan terus mendapat masukan teknis dari Kemendagri dan BPS untuk memastikan integrasi data berjalan lancar dan berkelanjutan.