Tito Dorong Penguatan BNPP dan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penguatan pengelolaan perbatasan dan pembangunan infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terdepan.

Mandat BNPP dan fokus penanganan

Tito menjelaskan BNPP yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama. Pertama, menyelesaikan sengketa batas negara; kedua, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat merasakan pemerataan.

"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,"

Menurut Tito, penyelesaian sengketa menjadi prasyarat agar pembangunan dan pelayanan publik di perbatasan dapat berjalan lancar. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun rasa nasionalisme di daerah terdepan.

Hasil kunjungan Panja dan masalah lapangan

Tito mengapresiasi pembentukan Panitia Kerja (Panja) Perbatasan oleh Komisi II DPR RI dan kunjungan langsung ke beberapa wilayah strategis. Rombongan Panja meninjau Natuna, perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, serta Timor Leste.

Temuan lapangan menjadi dasar perumusan langkah penyelesaian masalah konkret. Isu yang disorot antara lain sengketa di Pulau Sebatik, kebutuhan penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan ketidaklengkapan jaringan jalan di wilayah timur seperti Papua.

"Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diselesaikan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,"

Kebutuhan PLBN dan penguatan koordinasi

Tito menyatakan jumlah PLBN saat ini baru mencapai 15 titik, yang menurutnya belum mencukupi. Kebutuhan pembangunan PLBN terutama tinggi di Kalimantan dan sepanjang perbatasan dengan Papua Nugini yang membentang hampir 800 kilometer.

Untuk mempercepat penanganan, Tito mendukung penguatan kewenangan BNPP sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Ia juga menyambut rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi guna memperkuat sinkronisasi kebijakan.

Menurut Tito, Pansus dan penguatan BNPP akan memudahkan sinergi antarkementerian dalam pembangunan jalan, perbaikan layanan pendidikan, penguatan logistik, pembangunan pasar, serta penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan.

Dengan kolaborasi antara BNPP, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Tito optimistis kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera, sekaligus memperkuat kedaulatan negara.