Tiga Program Flagship Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional
Pemerintah menyiapkan tiga program flagship untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Ketiga program itu adalah Aktivasi Desa Kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia. Rencana ini diproyeksikan menjadi program andalan kementerian pada 2027 dan diarahkan mulai berjalan pada semester kedua 2026. Pengumuman disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 29 Juni 2026.
Tiga program flagship dan target waktu
Rencana tiga program diluncurkan setelah koordinasi antar kementerian, asosiasi, DPR, dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah menargetkan program ini siap menjadi flagship kementerian pada 2027. Pelaksanaan awal diupayakan bergulir pada paruh kedua 2026 untuk persiapan dan pilot project.
Aktivasi Desa Kreatif
Program pertama berfokus pada Aktivasi Desa Kreatif, yakni mengaktifkan kembali desa-desa kreatif yang sudah dibina. Menurut menteri, pemerintah tidak akan membangun desa baru, melainkan mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Pendekatan ini memanfaatkan pembinaan dari pemerintah daerah dan asosiasi setempat agar efisien dan responsif.
"Jadi bukan membangun desa kreatif, tetapi mengaktivasi yang sudah ada, yang sudah dibina pemda, sudah dibina asosiasi," ujar Riefky di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Creative Hub dan Creative by Indonesia
Program kedua dan ketiga, Creative Hub dan Creative by Indonesia, bertujuan menguatkan pusat-pusat kreatif yang sudah ada. Keduanya juga fokus mengkurasi pelaku ekonomi kreatif dari tingkat lokal agar mampu menembus pasar internasional. Pemerintah menilai bantuan kelembagaan dan diplomasi penting untuk mendukung akses global para pelaku kreatif.
"Bantuan pemerintah dan penguatan kelembagaan termasuk diplomasi Ekraf mengantarkan mereka ke kancah internasional itu sangat penting," kata Riefky.
Pembaruan KBLI 2025 dan Sensus Ekonomi 2026
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan BPS telah memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Pembaruan ini memberi kode dan definisi yang lebih jelas untuk berbagai profesi baru di sektor ekonomi kreatif. Kejelasan kode diharapkan memudahkan perumusan dan pengukuran kebijakan.
"Yang dulu sulit mendapatkan definisi dan nomor kode KBLI untuk kegiatan ekonomi kreatif, sekarang punya tempatnya secara eksplisit dan jelas," ujar Amalia.
Amalia juga mengingatkan bahwa BPS akan melakukan Sensus Ekonomi 2026 pada Juni hingga Agustus 2026. Ia menegaskan seluruh data responden akan dirahasiakan sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Statistik.
"Jangan khawatir Bapak dan Ibu, kerahasiaan data yang Bapak, Ibu berikan akan kami jaga dengan baik," kata Amalia.
Dampak dan prospek ke depan
Implementasi tiga program flagship diharapkan memperkuat ekosistem kreatif, mempercepat akses pasar internasional, dan memperjelas basis data sektoral. Dengan KBLI yang diperbarui, intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Ke depan, evaluasi terhadap pilot program pada semester kedua 2026 akan menentukan skala dan perluasan program ke daerah lain.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Panitia HUT RI Bagikan Hadiah untuk 300 Pemenang Polling Logo
Panitia HUT ke-81 memberikan hadiah kepada 300 pemenang polling logo, termasuk undangan Istana, suvenir, dan...
Indonesia Tawarkan Ekspor Beras 10 Ribu Ton ke Singapura
Indonesia menawarkan ekspor minimal 10 ribu ton beras ke Singapura, didukung stok nasional 5,1 juta ton dan...
Wapres Ajak Santri Siap Hadapi Bonus Demografi
Wapres Gibran ajak santri perkuat karakter dan keterampilan wirausaha untuk manfaatkan puncak bonus demograf...
30% Peserta Magang Nasional Diangkat Jadi Pegawai Tetap, Gelombang II Dibuka
Seskab Teddy: 30% peserta magang gelombang pertama diangkat jadi pegawai tetap; gelombang kedua dibuka untuk...
RUU Kawasan Industri: Disusun untuk Lindungi Investasi
Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menegaskan RUU Kawasan Industri disusun untuk memberi kepastian huku...
LPI Desak Evaluasi Program Prioritas: MBG, Sekolah Rakyat, Kopdes
LPI mendesak evaluasi MBG, Sekolah Rakyat, dan pelatihan Kopdes; minta audit, keterbukaan, dan penindakan te...