RUU Kawasan Industri: Disusun untuk Lindungi Investasi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan Rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri disusun untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi investasi. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Tujuan utama RUU

Menurut Saleh, pembahasan RUU tidak boleh menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Regulasi harus mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, bukan membuat pelaku usaha merasa grogi atau ragu berinvestasi.

Dalam membuat undang-undang, jangan sampai ketika kita membahas undang-undang kawasan industri ini ada yang takut atau grogi

Fokus ketentuan yang dibahas

Saleh menjelaskan RUU ini diarahkan untuk menjamin kepastian berusaha bagi investor yang menanamkan modal besar. Pembahasan mencakup kepastian perizinan, pengelolaan lahan, dan tata kelola kawasan industri agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Kita akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada mereka. Termasuk kepada para pengusaha

Alasan perlindungan bagi investor

Komisi melihat kawasan industri umumnya dikembangkan oleh pelaku usaha yang membawa modal besar. Karena itu, negara perlu menghadirkan regulasi yang menawarkan jaminan dan kepastian agar investasi dapat berjalan tanpa hambatan berkepanjangan.

Soal jaminan izin, jaminan tanah, dan berbagai kepastian lainnya, itu semua untuk mereka. Sehingga ada kepastian hukum yang akan mereka pegang

Dampak jika tanpa kepastian

Saleh mengingatkan risiko yang muncul bila kepastian hukum lemah. Ia mencontohkan investor besar yang membawa modal ratusan miliar hingga triliunan bisa mundur ketika menghadapi hambatan izin dan birokrasi yang tidak selesai.

Jangan sampai modal yang besar, investasi yang sudah dibawa ratusan miliar bahkan triliunan. Tiba-tiba karena ada kendala perizinan dan birokrasi yang tidak selesai, mereka malah takut

Harapan pembahasan selanjutnya

Komisi VII berharap proses legislasi menghasilkan aturan yang jelas dan melindungi investor sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional. Dengan demikian, RUU Kawasan Industri diharapkan menjadi payung hukum yang mendorong investasi dan stabilitas usaha di kawasan industri.