RUU Kawasan Industri: Disusun untuk Lindungi Investasi
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan Rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri disusun untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi investasi. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Tujuan utama RUU
Menurut Saleh, pembahasan RUU tidak boleh menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Regulasi harus mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, bukan membuat pelaku usaha merasa grogi atau ragu berinvestasi.
Dalam membuat undang-undang, jangan sampai ketika kita membahas undang-undang kawasan industri ini ada yang takut atau grogi
Fokus ketentuan yang dibahas
Saleh menjelaskan RUU ini diarahkan untuk menjamin kepastian berusaha bagi investor yang menanamkan modal besar. Pembahasan mencakup kepastian perizinan, pengelolaan lahan, dan tata kelola kawasan industri agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Kita akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada mereka. Termasuk kepada para pengusaha
Alasan perlindungan bagi investor
Komisi melihat kawasan industri umumnya dikembangkan oleh pelaku usaha yang membawa modal besar. Karena itu, negara perlu menghadirkan regulasi yang menawarkan jaminan dan kepastian agar investasi dapat berjalan tanpa hambatan berkepanjangan.
Soal jaminan izin, jaminan tanah, dan berbagai kepastian lainnya, itu semua untuk mereka. Sehingga ada kepastian hukum yang akan mereka pegang
Dampak jika tanpa kepastian
Saleh mengingatkan risiko yang muncul bila kepastian hukum lemah. Ia mencontohkan investor besar yang membawa modal ratusan miliar hingga triliunan bisa mundur ketika menghadapi hambatan izin dan birokrasi yang tidak selesai.
Jangan sampai modal yang besar, investasi yang sudah dibawa ratusan miliar bahkan triliunan. Tiba-tiba karena ada kendala perizinan dan birokrasi yang tidak selesai, mereka malah takut
Harapan pembahasan selanjutnya
Komisi VII berharap proses legislasi menghasilkan aturan yang jelas dan melindungi investor sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional. Dengan demikian, RUU Kawasan Industri diharapkan menjadi payung hukum yang mendorong investasi dan stabilitas usaha di kawasan industri.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...