LPI Desak Evaluasi Program Prioritas: MBG, Sekolah Rakyat, Kopdes

Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) mendesak evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sekolah Rakyat, dan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 29 Juni 2026, dengan alasan tata kelola yang dinilai tidak sesuai arahan Presiden dan rawan penyalahgunaan anggaran.

Sorotan utama: transparansi dan akuntabilitas

LPI menilai setiap alokasi anggaran untuk program strategis adalah amanah publik yang harus dikelola profesional. Organisasi itu menekankan perlunya keterbukaan dalam proses pengadaan dan pelaporan keuangan.

"Kami memandang bahwa setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi. Anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden,"

Desakan investigasi untuk Program Makan Bergizi Gratis

Terkait MBG, LPI meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program. Organisasi itu menilai dugaan praktik korupsi dapat merusak tujuan program yang seharusnya meningkatkan gizi anak-anak.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente,"

Audit Sekolah Rakyat dan kejelasan pembayaran

LPI meminta audit investigatif pada Program Sekolah Rakyat. Isu yang perlu diklarifikasi meliputi dugaan markup anggaran dan mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga.

"Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor,"

Kematian peserta pelatihan Kopdes dan tinjauan metode

Organisasi itu juga menyoroti meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. LPI meminta evaluasi metode pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi, yakni kompetensi manajerial dan ekonomi.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa. Kami mendesak pemerintah meninjau ulang pola pelatihan karena koperasi membutuhkan manajer yang memiliki kompetensi manajerial dan ekonomi,"

Tuntutan dan dukungan bersyarat

LPI merangkum tuntutannya dalam beberapa poin yang tegas. Organisasi itu menegaskan tetap mendukung program yang benar-benar memberi manfaat, namun menuntut perbaikan tata kelola agar tepat sasaran.

• Audit investigatif untuk program strategis
• Penelusuran dugaan korupsi oleh aparat penegak hukum
• Perbaikan metode pelatihan Kopdes agar berbasis kompetensi
• Pemberlakuan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan anggaran

Dengan tuntutan itu, LPI mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional agar anggaran negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil.