Komisi VII Minta Jaminan Pasokan Utilitas dalam RUU Kawasan Industri
Komisi VII DPR meminta pemerintah memasukkan jaminan pasokan utilitas ke dalam substansi RUU Kawasan Industri. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Panja bersama Direktorat Jenderal KPAII Kemenperin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Tujuannya untuk memberi kepastian energi, harga kompetitif, dan proteksi bagi investor serta kelangsungan operasional industri.
Jaminan pasokan utilitas jadi tuntutan utama
Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty menegaskan bahwa pelaku industri membutuhkan kepastian pasokan energi berkelanjutan. Menurutnya, persoalan utilitas masih menjadi keluhan utama saat kunjungan kerja dan pertemuan bersama DPR.
Evita menekankan kebutuhan industri tidak hanya soal ketersediaan infrastruktur, tetapi juga jaminan pasokan jangka panjang. Pengaturan ini dinilai penting untuk menarik investasi dan menjaga daya saing produk nasional.
Bukan hanya sekadar tersedianya gas, tersedia listrik, tersedia air, tersedia telekomunikasi. Tapi yang paling penting itu apakah pasokannya terjamin
Harga dan keberlanjutan energi
Selain kontinuitas, Evita menyorot harga utilitas. Ia menyatakan harga yang kompetitif penting agar produk industri mampu bersaing di pasar global.
Apakah harganya kompetitif. Itu yang paling penting, mereka juga membutuhkan sustainability
Beberapa pelaku usaha dilaporkan masih mengeluh soal pasokan energi yang tidak konsisten di sejumlah kawasan industri. Masalah ini menghambat produktivitas dan menurunkan minat investor menanam modal di Indonesia.
Keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan
Anggota Komisi VII Putra Nababan mendorong agar pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam struktur Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN). Dewan ini diusulkan melalui RUU yang tengah dibahas Komisi VII.
Putra menilai keterlibatan komunitas lokal penting untuk memastikan pembangunan kawasan berjalan inklusif dan mengurangi ego sektoral antar instansi.
Saya melihat Dewan Kawasan Industri Nasional yang digagas kementerian ini adalah satu langkah yang kuat untuk memecah kebuntuan ego sektoral. Namun saya tidak melihat di dewan kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal
Ia mengingatkan naskah akademik RUU sudah menekankan partisipasi masyarakat setempat, sehingga wakil lokal perlu diakomodasi dalam kelembagaan tersebut.
Implikasi dan langkah ke depan
Permintaan Komisi VII membuka pembahasan penting terkait perlindungan investor dan keberlanjutan operasional kawasan industri. Jika jaminan utilitas dimasukkan ke RUU, regulasi bisa memberikan kepastian jangka panjang bagi pelaku usaha.
Ke depan, pembahasan RUU perlu merinci mekanisme jaminan pasokan, standar harga kompetitif, serta mekanisme representasi masyarakat dalam DKIN. Hal ini menentukan daya saing kawasan industri Indonesia di tingkat regional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...