FEB UIN Jakarta Kejar Akreditasi AACSB Menuju Sekolah Bisnis Global
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempercepat langkah menuju pengakuan internasional lewat akreditasi AACSB. Upaya ini dipercepat setelah Program Studi S3 Perbankan Syariah meraih predikat Unggul dari LAMEMBA. Kegiatan evaluasi digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Adia Convention Center, UIN Jakarta.
Target dan alasan percepatan akreditasi
Dekan FEB, Ibnu Qizam, menyatakan institusi menargetkan kelayakan (eligibility) AACSB pada 2029–2030. Target itu menjadi bagian dari visi menjadikan FEB sebagai Global Islamic Business School. Persiapan meliputi pembenahan tata kelola, kualitas bimbingan, dan peningkatan mutu penelitian mahasiswa S3.
"Kami menetapkan visi transformasi kelembagaan yang kuat untuk menjadi Global Islamic Business School. Persiapan dokumen kelayakan (eligibility) AACSB kami targetkan secara matang pada kurun waktu 2029–2030," kata Ibnu Qizam, Rabu, 19 Agustus 2026.
"Pembenahan kualitas, disiplin pelayanan bimbingan, serta standarisasi mutu penelitian mahasiswa S3 mutlak harus segera diimplementasikan secara konkret," tambahnya.
Fokus pada kualifikasi dosen dan pembeda institusi
FEB UIN menargetkan peningkatan dosen berstatus Scholarly Academic (SA) dari sekitar 20% saat ini menjadi minimal 60% pada 2029. Persyaratan itu menjadi syarat penting untuk memenuhi standar faculty sufficiency AACSB. Selain kuantitas, FEB ingin menonjolkan keunikan integrasi keilmuan ekonomi dan nilai-nilai keislaman sebagai pembeda.
"Keterbatasan regulasi ganda dari Kemenag maupun Kemendikti pada UIN Jakarta justru harus diceritakan dengan jujur," ujar Sri Rahayu Hijrah Hati (Prof. Cici) dari Universitas Indonesia, yang hadir sebagai narasumber.
Prof. Cici menekankan bahwa akreditasi AACSB edisi 2026 lebih menilai authenticity dan rekam jejak peningkatan mutu berkelanjutan daripada laporan ideal semata. Dengan jujur memaparkan konteks kelembagaan, institusi dapat menunjukkan komitmen perbaikan nyata.
Inovasi akademik S3 Perbankan Syariah
Ketua Program Studi S3 Perbankan Syariah, Nur Hidayah, memaparkan sejumlah inovasi untuk mempercepat kelulusan dan meningkatkan produktivitas riset. Inovasi ini ditujukan untuk mendukung mahasiswa doktoral yang mayoritas praktisi dan memiliki keterbatasan waktu.
Beberapa inovasi akademis utama yang akan segera diterapkan meliputi:
- Penerapan kelas khusus Systematic Literature Review (SLR) sebesar 3 SKS dari total 8 SKS publikasi ilmiah, untuk mempercepat penyusunan draf publikasi.
- Pemanfaatan AI akademis secara bijak (AI Literacy), termasuk tools seperti ChatGPT dan Elicit, dengan verifikasi referensi melalui pangkalan data Scopus.
- Opsi disertasi model kompilasi manuskrip (thematic style): tiga draf jurnal bereputasi dalam satu payung riset.
- Standardisasi pedoman penulisan disertasi, termasuk batas judul maksimal 14 kata dan abstrak wajib dalam tiga bahasa (Indonesia, Arab, Inggris).
Implikasi dan langkah ke depan
Strategi ini menggabungkan peningkatan kualitas akademik dengan penegasan distingsi kelembagaan. Jika berjalan sesuai rencana, FEB UIN diharapkan memperkuat reputasi internasional dan mempercepat lulusan doktoral yang produktif. Langkah selanjutnya adalah implementasi pedoman baru dan peningkatan porsi dosen SA untuk memenuhi persyaratan AACSB.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendagri Koordinasi Percepatan Penanganan Dampak Gempa NTT
Mendagri Tito Karnavian terus koordinasi percepatan penanganan gempa NTT, fokus evakuasi, listrik, dan distr...
Mendagri Waspadai Gempa Susulan di NTT, Penanganan Dimulai di Pelabuhan
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan di NTT; Kementerian PU akan asesmen kerusakan di...
Seskab: 253 Ton Bantuan Logistik Telah Dikirim ke NTT
Seskab Teddy menyatakan pemerintah telah mengirimkan 253 ton bantuan logistik ke NTT; lima pesawat berangkat...
BMKG: 2.768 Gempa Susulan Guncang Flores Setelah M7,7
BMKG mencatat 2.768 gempa susulan setelah gempa M7,7 di Flores hingga 19 Agustus 2026; terbesar M6,2, 81 kej...
KPK: Korupsi Tak Selalu Berbentuk Uang, Bisa Lewat Kebijakan
KPK mengingatkan korupsi tak selalu berbentuk uang; kebijakan yang dimanipulasi bisa merugikan publik dan li...
KPK Kaitkan Korupsi Kebijakan dengan Kerusakan Hutan Kalimantan
KPK menyebut korupsi kebijakan ikut memicu kerusakan hutan Kalimantan; isu ini diangkat dalam Youth Camp 202...