DPRK Minta Evaluasi Menyeluruh SPMB Banda Aceh 2026/2027

BANDA ACEH — Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkasmi, meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Permintaan disampaikan Rabu (8/7) menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai hasil seleksi.

Keluhan warga dan alasan evaluasi

Menurut Zulkasmi, masyarakat mengeluh karena ada siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah namun tidak diterima, sementara siswa dari lokasi lebih jauh dinyatakan lulus. Kondisi ini dianggap mengganggu kepercayaan publik terhadap mekanisme penerimaan.

"Ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan Kota Banda Aceh. Jangan sampai anak-anak Banda Aceh tidak dapat menikmati pendidikan di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri,"

Desakan evaluasi kinerja kepala sekolah

Selain menuntut evaluasi SPMB, Zulkasmi mendesak Wali Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri. Ia menilai banyak kepala sekolah telah menjabat lebih dari lima tahun dan membutuhkan penyegaran kepemimpinan.

"Kami meminta Wali Kota Banda Aceh mengevaluasi seluruh kepala sekolah SD dan SMP. Mungkin mereka sudah terlalu lama menjabat sehingga diperlukan penyegaran demi meningkatkan mutu tata kelola sekolah,"

Permintaan keterbukaan proses

Zulkasmi juga meminta kepala sekolah memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penerimaan siswa baru. Ia menuntut penjelasan variabel dan indikator yang digunakan sehingga proses dianggap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan hanya menyampaikan aturan secara normatif atau beretorika. Kepala sekolah SD maupun SMP harus menjelaskan kepada masyarakat variabel dan indikator apa yang digunakan untuk menentukan seorang siswa diterima atau tidak diterima di sekolah,"

Politikus yang juga mantan Keuchik Gampong Jeulingke itu menambahkan masih banyak orang tua yang kecewa karena tidak mendapat penjelasan memadai. Ia menekankan jawaban atas pertanyaan orang tua harus disertai data dan penjelasan jelas.

Tuntutan konkret dan harapan ke depan

Zulkasmi merangkum tuntutannya dalam beberapa poin yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Kota:

• Evaluasi menyeluruh pelaksanaan SPMB 2026/2027 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
• Evaluasi kinerja seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri untuk penyegaran jika diperlukan.
• Keterbukaan publik mengenai variabel dan indikator penilaian pada setiap jalur penerimaan.

Ia juga mengingatkan dengan sebuah pepatah Aceh, "Buya Krueng teudongdong, buya tamong meurezeki," sebagai pengingat agar kebijakan pendidikan berpihak pada kepentingan masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Penutup

Zulkasmi menegaskan DPRK Banda Aceh akan terus mengawal sektor pendidikan agar seluruh anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu. Ia menekankan evaluasi total diperlukan bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi memastikan kebijakan pendidikan berjalan adil dan transparan bagi seluruh warga Banda Aceh.