DPRD DKI Minta TransJakarta Evaluasi SOP Usai Penumpang Diturunkan

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta TransJakarta mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan penumpang setelah insiden penumpang dipaksa turun yang menimbulkan protes publik di Jakarta. Desakan itu muncul agar tindakan petugas tidak bersifat diskriminatif dan selalu berlandaskan aturan.

Desakan evaluasi dan prinsip nondiskriminasi

Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, menegaskan setiap warga memiliki hak yang sama menggunakan transportasi publik tanpa mempertimbangkan penampilan atau latar belakang. Menurutnya, petugas tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan penilaian subjektif terhadap kondisi fisik seseorang.

Nova menyatakan keputusan lapangan harus merujuk pada prosedur yang jelas dan menghormati hak pengguna layanan. Ia mengingatkan penumpang hanya boleh diturunkan jika terbukti melakukan pelanggaran yang mengganggu keselamatan atau ketertiban.

"Transportasi publik merupakan fasilitas bersama sehingga setiap warga memiliki hak yang sama untuk menggunakan layanan tersebut secara adil bersama. Penumpang tidak boleh diturunkan apabila tidak melakukan pelanggaran yang mengganggu keamanan, ketertiban, maupun keselamatan pengguna layanan transportasi lainnya,"

Apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran?

Komisi B merinci contoh pelanggaran yang boleh menjadi dasar tindakan tegas petugas. Di luar kondisi ini, pendekatan harus profesional dan manusiawi.

• Tindakan kriminal
• Membuat keributan yang mengganggu penumpang lain
• Vandalisme atau tindakan yang membahayakan keselamatan

Klarifikasi dan permintaan maaf TransJakarta

Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan atas insiden tersebut. Manajemen menjelaskan petugas bertindak setelah menerima laporan dari penumpang lain terkait bau badan yang dianggap sangat menyengat di dalam bus.

"TransJakarta memastikan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan. Perusahaan kami menegaskan komitmennya menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, profesional, dan menghormati setiap pengguna,"

Rekomendasi dan langkah ke depan

Komisi B mendorong evaluasi menyeluruh terhadap SOP penanganan penumpang di seluruh layanan TransJakarta. Tujuannya agar petugas dapat bertindak lebih humanis, menghindari tindakan yang mempermalukan pelanggan, dan tetap menjamin kenyamanan publik.

Nova juga menekankan bahwa apabila penumpang sudah melakukan tap kartu elektronik, secara sistem mereka berhak menggunakan layanan resmi. Karena itu, teguran bisa dilakukan secara santun, menghormati martabat, dan dengan komunikasi yang baik untuk menjaga kualitas pelayanan.

TransJakarta menyatakan akan menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi internal dan memperbaiki penerapan SOP agar pelayanan lebih profesional dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif.