Budi Kanang Minta Evaluasi Prioritas Belanja APBN untuk Lindungi UMKM
JAKARTA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Budi Sulistyono Kanang meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas belanja APBN pada Minggu (14/6/2026). Permintaan itu muncul seiring tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Budi menilai ruang fiskal yang terbatas harus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang UMKM terdampak kenaikan biaya produksi.
Alasan evaluasi dan fokus anggaran
Budi mengatakan pemerintah perlu menajamkan skala prioritas anggaran agar kebijakan fiskal menjawab kebutuhan paling mendesak. Ia menyoroti program-program prioritas yang berjalan sekaligus menuntut respons cepat terhadap penurunan daya beli. Menurutnya, peninjauan memungkinkan alokasi anggaran digeser ke program yang mendukung konsumsi dan usaha kecil.
Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi
Tekanan pada UMKM berbahan baku impor
Budi mencontohkan industri tempe sebagai sektor yang sangat bergantung pada kedelai impor. Pelemahan kurs dan kenaikan biaya distribusi, kata dia, memberi tekanan ganda pada produsen kecil. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi dan bisa mendorong harga di tingkat konsumen.
Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi
Ia juga menyebut proporsi impor untuk bahan baku industri masih tinggi. Dampaknya bukan hanya pada barang konsumsi impor, tetapi juga pada biaya produksi domestik yang berpotensi menaikkan inflasi.
Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik
Permintaan dukungan terarah bagi UMKM
Anggota Komisi VI ini mendorong pemerintah menyiapkan dukungan yang lebih spesifik bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Ia menegaskan karakter tekanan yang dihadapi pelaku usaha berbahan impor berbeda dengan yang memakai bahan domestik. Oleh karena itu, kebijakan bantuan dan mitigasi perlu diarahkan secara tepat sasaran.
Saya bersama Menteri Perdagangan pernah menyampaikan perlunya dukungan bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Tekanan mereka berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik
Perspektif kebijakan ke depan
Budi berharap pemerintah segera melakukan penajaman prioritas anggaran dan menyiapkan langkah mitigasi yang terarah bagi kelompok paling rentan. Ia menekankan kebijakan fiskal harus melindungi ketahanan konsumsi domestik dan keberlangsungan usaha rakyat. Menurutnya, menjaga daya beli dan kelangsungan UMKM adalah fondasi pemulihan ekonomi nasional.
Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...