Budi Kanang Minta Evaluasi Prioritas Belanja APBN untuk Lindungi UMKM

JAKARTA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Budi Sulistyono Kanang meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas belanja APBN pada Minggu (14/6/2026). Permintaan itu muncul seiring tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Budi menilai ruang fiskal yang terbatas harus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang UMKM terdampak kenaikan biaya produksi.

Alasan evaluasi dan fokus anggaran

Budi mengatakan pemerintah perlu menajamkan skala prioritas anggaran agar kebijakan fiskal menjawab kebutuhan paling mendesak. Ia menyoroti program-program prioritas yang berjalan sekaligus menuntut respons cepat terhadap penurunan daya beli. Menurutnya, peninjauan memungkinkan alokasi anggaran digeser ke program yang mendukung konsumsi dan usaha kecil.

Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi

Tekanan pada UMKM berbahan baku impor

Budi mencontohkan industri tempe sebagai sektor yang sangat bergantung pada kedelai impor. Pelemahan kurs dan kenaikan biaya distribusi, kata dia, memberi tekanan ganda pada produsen kecil. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi dan bisa mendorong harga di tingkat konsumen.

Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi

Ia juga menyebut proporsi impor untuk bahan baku industri masih tinggi. Dampaknya bukan hanya pada barang konsumsi impor, tetapi juga pada biaya produksi domestik yang berpotensi menaikkan inflasi.

Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik

Permintaan dukungan terarah bagi UMKM

Anggota Komisi VI ini mendorong pemerintah menyiapkan dukungan yang lebih spesifik bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Ia menegaskan karakter tekanan yang dihadapi pelaku usaha berbahan impor berbeda dengan yang memakai bahan domestik. Oleh karena itu, kebijakan bantuan dan mitigasi perlu diarahkan secara tepat sasaran.

Saya bersama Menteri Perdagangan pernah menyampaikan perlunya dukungan bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Tekanan mereka berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik

Perspektif kebijakan ke depan

Budi berharap pemerintah segera melakukan penajaman prioritas anggaran dan menyiapkan langkah mitigasi yang terarah bagi kelompok paling rentan. Ia menekankan kebijakan fiskal harus melindungi ketahanan konsumsi domestik dan keberlangsungan usaha rakyat. Menurutnya, menjaga daya beli dan kelangsungan UMKM adalah fondasi pemulihan ekonomi nasional.

Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita