Prabowo: Pemerintah Terus Evaluasi Pelaksanaan Program MBG

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Evaluasi dan penindakan bagi pelaksana yang menyimpang

Presiden mengakui ada pihak-pihak yang belum menjalankan program sesuai aturan dan ada penyalahgunaan wewenang. Karena itu pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas pelanggar.

“Yang menyimpang, yang melanggar akan kita bersihkan. Kita copot dari jabatan,”

Ia menegaskan penindakan bertujuan menertibkan pelaksanaan agar program berjalan efisien dan tepat sasaran.

Prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Meski ada masalah, Presiden menegaskan MBG tetap menjadi prioritas pemerintah. Program ini dinilai penting untuk membantu keluarga berpendapatan rendah, terutama di desa-desa.

“Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani bilang, Pak tolong MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan,”

Keluhan dan harapan langsung dari petani itu menjadi salah satu alasan pemerintah melanjutkan program.

Dampak ekonomi di tingkat desa

Presiden juga menyoroti efek MBG terhadap perputaran ekonomi lokal. Menurut perhitungannya, program dapat meningkatkan peredaran uang di satu desa hingga Rp10,8 miliar per tahun.

“Dengan MBG, kita tambah Rp10 miliar. Jadi uang beredar di desa meningkat,”

Angka ini menjadi dasar pemerintah melihat MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga pendorong ekonomi desa.

Manfaat jangka panjang

Presiden mengingatkan manfaat MBG tidak selalu terlihat dalam jangka pendek. Ia meminta publik menilai program berdasarkan manfaat jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Jangan sekarang, jangan 2029. Nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini,”

Dengan evaluasi berkala dan penindakan terhadap pihak yang melanggar, pemerintah berharap MBG bisa mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah memperketat pengawasan di lapangan dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan agar manfaat program lebih merata dan akuntabel.