DPR Minta Inovasi saat Pemerintah Rencanakan Efisiensi Anggaran Pertahanan

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta pemerintah menciptakan inovasi untuk meningkatkan kapabilitas prajurit tanpa membebani anggaran besar. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pemangkasan anggaran pertahanan untuk dialihkan ke program pengentasan kemiskinan. Komentar Dave disampaikan pada Sabtu, 18 Juli 2026, setelah pernyataan Prabowo sehari sebelumnya di Malang, Jawa Timur.

Permintaan DPR: inovasi demi kemampuan tempur

Dave menegaskan efisiensi anggaran harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan. Pemerintah diminta menjaga agar proses penghematan tidak mengurangi kualitas tugas dan kesiapan personel TNI. Ia menyoroti pentingnya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan tanpa menurunkan standar operasional.

Pemerintah bisa melakukan inovasi baru, gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita mengeluarkan dana banyak. Sehingga, kebutuhan masyarakat dipenuhi, pelayanan ditingkatkan tetapi kualitas kemampuan bertempur dan bertugas bagi personel TNI tidak tergerus.

Kekhawatiran terhadap alutsista, kesejahteraan, dan pendidikan

Anggota Fraksi Partai Golkar itu meminta pemerintah memastikan keberlanjutan pemenuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), kesejahteraan prajurit, serta akses pendidikan. Menurutnya, titik penting efisiensi adalah menjaga agar personel tidak kehilangan kemampuan saat ditempatkan di daerah operasi.

Efisiensi ini harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita. Memastikan alat tempur kita, alutsista, pendidikan, kesejahteraan prajurit kita, kemampuan mereka bertugaa dimana mereka ditempatkan tidak terganggu.

Pengalihan anggaran untuk kesejahteraan publik

Dave juga berharap hasil penghematan benar-benar diprioritaskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan sosial lain. Ia meminta rencana efisiensi diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dari sisi pertahanan untuk kesejahteraan masyarakat, harus diselasaikan.

Konteks: Pernyataan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pada acara panen raya TNI di Malang, Jumat, 17 Juli 2026, bahwa pemerintah akan mengefisienkan anggaran untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Ia menyebut kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan dan kepolisian sebagai salah satu opsi.

Kita akan hemat anggaran kita, kita akan bikin efisien, bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? ... aku tanya TNI, rela ya, anggaran dikurangi rela?

Wacana ini memunculkan perdebatan antara kebutuhan fiskal untuk program sosial dan kebutuhan strategis pertahanan. Ke depan, sikap pemerintah terhadap alokasi anggaran dan rincian inovasi yang dijanjikan akan menentukan keseimbangan antara keamanan nasional dan prioritas kesejahteraan masyarakat.