DPRD Kediri Dorong Perbaikan DTSEN dan Kesejahteraan P3K

KEDIRI — Anggota DPRD Kota Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Yuzar Rasyid, berkomitmen mendorong dan mengoordinasikan aspirasi pengemudi ojek online terkait perubahan desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Aspirasi disampaikan saat sarasehan dengan Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Kota Kediri pada Minggu, 13 September 2026.

Perubahan data desil DTSEN: mekanisme dan pengajuan verifikasi ulang

Yuzar menjelaskan bahwa perubahan desil pada DTSEN harus dilalui melalui mekanisme pengajuan perorangan sesuai aturan yang berlaku. Ia menyatakan akan mendorong proses pengajuan itu agar ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Saya hadir untuk menjelaskan penyebab perubahan dan cara mengajukan verifikasi ulang. Setiap permohonan diproses sesuai aturan agar bantuan tepat sasaran dan mencerminkan kondisi riil warga,"

Menurut Yuzar, pemahaman warga terhadap faktor yang memengaruhi perubahan data penting agar mereka yang berhak tidak kehilangan akses program bantuan pemerintah. Koordinasi lintas perangkat daerah dianggap perlu untuk memastikan verifikasi berjalan sesuai ketentuan.

Kesejahteraan P3K: perhatian pada tenaga paruh waktu dan petugas kebersihan

Selain isu data, peserta sarasehan juga menyuarakan peningkatan kesejahteraan bagi P3K, terutama tenaga paruh waktu dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Yuzar berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti dalam kewenangan pemerintah daerah.

Keluhan proses verifikasi dan harapan Garda

Perwakilan Garda Kota Kediri, Rahman, menyambut baik kesempatan berdialog langsung dengan wakil rakyat. Ia menilai sarasehan memberi ruang bagi pengemudi ojol untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi dan menuntut kepastian proses administrasi.

"Kami berharap proses perbaikan data ini bisa dikawal agar tidak ada warga yang berhak kehilangan bantuan akibat ketidaktepatan data,"

Rahman juga menyebutkan bahwa sejumlah pengemudi ojol telah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial sejak pertengahan Juli 2026, namun belum seluruhnya selesai menjalani proses verifikasi. Kondisi itu mendorong pentingnya koordinasi lebih intens antara masyarakat, DPRD, dan perangkat daerah.

Langkah ke depan

Yuzar menegaskan komitmennya menampung aspirasi dan mendorong penyelesaian melalui jalur koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang berwenang. Ia akan memfasilitasi komunikasi agar pengajuan verifikasi dan upaya peningkatan kesejahteraan dapat memperoleh kepastian dan tidak berlarut-larut.