DPRD Trenggalek Minta Verifikasi Lapangan untuk Pemutakhiran Data Desil

Trenggalek — DPRD Trenggalek merekomendasikan pemutakhiran data desil lewat verifikasi langsung di lapangan untuk mengatasi sengkarut klasifikasi ekonomi warga yang berdampak pada akses bantuan pemerintah. Rekomendasi diberikan setelah hearing bersama Koalisi Rakyat Trenggalek pada Sabtu (12/9/2026), dan ditujukan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), serta pihak terkait dengan melibatkan perangkat desa.

Rekomendasi dan langkah yang diminta

DPRD meminta BPS dan Dinsos turun ke desa untuk mengecek ulang kondisi warga. Verifikasi ini diminta dilakukan bersama perangkat desa sebagai tindak lanjut hasil musyawarah desa (musdes). Tujuannya memastikan klasifikasi desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi faktual.

“Ini wajar, karena memang kami mendapat laporan banyak sengkarut soal penentuan desil. Maka dari itu, setelah dengar pendapat dengan warga kami memberikan rekomendasi,”

Ketua DPRD Doding Rahmadi menegaskan bahwa pemutakhiran harus berbasis temuan lapangan, bukan hanya data administrasi. Jika verifikasi menunjukkan data sesuai, status tidak perlu diubah; jika tidak, pembaruan wajib dilakukan segera.

Akurasi data dan implikasi bagi warga

Pelaporan dari warga menyebutkan adanya perubahan status dari desil 1–5 menjadi desil 6. Perubahan ini berimplikasi pada hilangnya akses terhadap beberapa program bantuan yang semula dinikmati oleh masyarakat.

DPRD menilai akurasi data krusial karena klasifikasi desil menjadi dasar penentuan sasaran berbagai program sosial. Kesalahan atau perubahan tanpa verifikasi bisa merugikan keluarga yang secara ekonomi masih membutuhkan bantuan.

Rekomendasi terkait BPJS Kesehatan

Selain persoalan desil, DPRD juga merekomendasikan percepatan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif namun layak dibiayai pemerintah. Keluhan yang masuk menunjukkan ada warga berpendapatan rendah kehilangan status aktif sehingga akses layanan kesehatan terhambat.

“Iya, kami minta mempercepat mengaktifkan kembali. Karena ini berkaitan dengan kesehatan warga,”

Doding menekankan percepatan ini penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

Langkah selanjutnya dan harapan DPRD

DPRD berharap rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh eksekutif sehingga persoalan desil diselesaikan berdasarkan kondisi nyata. Rekomendasi meliputi inspeksi lapangan, verifikasi bersama perangkat desa, dan pembaruan data bila ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan langkah tersebut, DPRD ingin memastikan warga yang berhak tidak kehilangan akses terhadap perlindungan sosial dan layanan dasar akibat kesalahan klasifikasi data.