Ketua DPRD Surabaya Minta Pemkot Jemput Bola Perbarui Data Desil

Ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri meminta Pemkot aktif memperbarui data desil agar bantuan pendidikan dan kesehatan tepat sasaran.

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya H. Syaifuddin Zuhri mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk jemput bola melakukan pendataan dan verifikasi data kesejahteraan warga. Ia menilai pembaruan data tidak boleh bergantung hanya pada keberatan warga atau administrasi semata.

Pentingnya pendataan aktif dan verifikasi lapangan

Syaifuddin mengatakan akurasi data kesejahteraan harus sesuai kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, verifikasi langsung oleh perangkat kewilayahan diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

"Karena pemilik regulasi kan pemerintah, saranai, jangan menunggu, jemput bola,"

Ia juga mengingatkan bahwa data administratif kerap tidak menggambarkan perubahan ekonomi keluarga. Perubahan status desil tidak boleh membuat masyarakat yang membutuhkan kehilangan akses bantuan dasar.

Keluhan warga dan respons Pemkot

Permasalahan data desil mencuat setelah warga melaporkan ketidaksesuaian status kesejahteraan. Dinas Sosial mencatat sekitar 3.283 keluhan terkait data desil hingga awal September 2026.

Pemkot Surabaya telah melakukan verifikasi lapangan dan mengusulkan pemutakhiran data ke pemerintah pusat. Namun, Syaifuddin meminta proses ini dipercepat dan dilakukan proaktif, bukan semata responsif terhadap pengaduan.

"Kalau administrasinya salah ya benerin, gitu,"

Peran DPRD dan kebijakan bantuan

Syaifuddin menyatakan DPRD akan mengawal pembahasan anggaran terkait program bantuan. Ia menekankan bahwa bantuan pendidikan dan kesehatan harus berangkat dari kebutuhan riil warga, bukan klasifikasi administratif semata.

"Sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah agama boleh, sudah sama. Bantu saja,"

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan bantuan sesuai kemampuan pendanaan, selama mekanisme jelas dan pelaksanaan terhindar dari penyimpangan.

Implikasi dan langkah ke depan

Syaifuddin menegaskan fokus utama adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan mendapat perhatian terutama pada ketersediaan pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Ia menilai data dan angka di sistem harus selalu diverifikasi dengan kondisi lapangan agar kebijakan tepat sasaran.

Dengan pendataan aktif dan penguatan peran perangkat wilayah, diharapkan bantuan sosial dan program pembiayaan daerah mencapai keluarga yang berhak menerima.

Catatan penting: pembaruan data desil dan verifikasi lapangan menjadi langkah krusial agar program bantuan tidak tertukar akibat administrasi yang tidak akurat.