Ony Setiawan Dorong Ketahanan Air untuk Tuban–Bojonegoro
SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur Ony Setiawan menyerukan perubahan strategi penanganan kekeringan Tuban dan Bojonegoro pada Jumat (11/9/2026). Ia meminta pemerintah provinsi dan dua pemerintah kabupaten beralih dari penanggulangan darurat berbasis dropping air ke program ketahanan air jangka panjang yang terintegrasi.
Solusi infrastruktur permanen
Ony menawarkan beberapa langkah teknis untuk mengatasi krisis air yang berulang. Prioritasnya adalah menambah kapasitas tampung dan memperkuat jaringan distribusi.
- Memperbanyak embung dan waduk mikro untuk menampung air hujan.
- Pipanisasi lintas wilayah yang menghubungkan sumber air stabil dengan desa-daerah terdampak.
- Pengeboran sumur dalam berdasarkan kajian geologi atau geolistrik.
Menurut Ony, langkah-langkah tersebut membuat penanganan menjadi terencana, tidak hanya reaktif saat kemarau panjang.
"Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,"
Konservasi kawasan karst dan pengawasan tambang
Ony mengingatkan karakter geografis Tuban dan Bojonegoro yang banyak berbatu kapur atau karst. Di kawasan ini air hujan cepat meresap sehingga cadangan permukaan mudah menyusut saat kemarau.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya konservasi kawasan resapan, penghijauan di hulu, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak area resapan air.
"Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau,"
Teknik pengeboran dan partisipasi masyarakat
Ony meminta agar program pengeboran sumur dalam dilakukan berdasar pemetaan geologi yang akurat. Hal ini agar investasi menemukan akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan.
Selain itu, pengelolaan sarana air harus melibatkan masyarakat agar pemeliharaan berjalan berkelanjutan.
"Serta program pengeboran sumur dalam. Ini harus didasari pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan,"
Dukungan untuk sektor pertanian
Kekeringan juga berdampak pada pertanian yang masih mengandalkan tadah hujan. Ony mendorong adaptasi pola tanam dan bantuan teknis.
- Penyediaan benih berumur pendek.
- Penyesuaian kalender tanam.
- Dukungan pompanisasi dan sistem irigasi efisien.
"Petani harus dibantu dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga irigasi efisien,"
Komitmen politik dan anggaran
Ony menegaskan bahwa ketahanan air memerlukan komitmen politik dan alokasi anggaran berkelanjutan dalam APBD, bukan hanya anggaran tanggap darurat. Ia mengajak Pemprov Jatim, Pemkab Tuban, Pemkab Bojonegoro, DPRD, masyarakat, dan pelaku usaha bersinergi untuk memutus rantai kekeringan secara bertahap.
Tujuannya jelas: membuat daerah yang sering langganan krisis air menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan tangki air.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Tulungagung Sahkan Lima Perda, PDI Perjuangan Beri Catatan
DPRD Tulungagung dan eksekutif mengesahkan lima Perda pada 30 Oktober 2026; PDI Perjuangan memberi catatan a...
Bank Suroboyo Pertahankan Kinerja Positif 5 Tahun Berturut-turut
Bank Suroboyo mempertahankan kinerja positif selama lima tahun dan masuk peringkat Infobank; DPRD minta peni...
Surabaya Kembangkan Taman Hutan Kota Jeruk jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi
Pemkot Surabaya mengembangkan Taman Hutan Kota Jeruk 7,6 ha sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi warga...
Empat Desa di Malang Jadi Pilot Project Zero Waste
Empat desa di Kabupaten Malang dipilih jadi pilot project zero waste untuk kemandirian pengelolaan sampah da...
Museum Penataran Expo 2026: Blitar Luncurkan Aplikasi Reservasi Online
Museum Penataran Expo 2026 (29–31 Okt) di Blitar luncurkan aplikasi reservasi online untuk mempermudah kunju...
Surabaya Larang Pungutan Perpisahan, Sekolah Diminta Tak Bebani Orang Tua
Pemkot Surabaya melarang sekolah negeri meminta iuran perpisahan setelah laporan permintaan Rp300.000 di SDN...