Surabaya Sahkan P-APBD 2026, Belanja Naik Rp151,63 Miliar

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD menyepakati P-APBD 2026 dengan tambahan belanja daerah sebesar Rp151,63 miliar. Kesepakatan itu ditandatangani dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026). Penyesuaian anggaran diarahkan untuk kebutuhan riil masyarakat, terutama pendidikan dan penanganan banjir.

Kesepakatan dan tujuan penyesuaian anggaran

Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama menandai pengesahan Raperda Perubahan APBD. Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan perubahan dilakukan setelah evaluasi realisasi program dan kebutuhan lapangan. Anggaran yang tidak terserap tidak dibiarkan mengendap, melainkan dialihkan ke prioritas yang lebih mendesak.

"Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume-volume yang ada di masyarakat,"

Rincian perubahan anggaran

Dengan perubahan, total belanja daerah meningkat dari Rp12,73 triliun menjadi Rp12,88 triliun. Pendapatan daerah juga naik sebesar Rp114,089 miliar, dari proyeksi semula Rp10,898 triliun menjadi Rp11,013 triliun.

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp26,946 miliar menjadi Rp1,883 triliun. Pengeluaran pembiayaan turun sekitar Rp10,60 miliar, dari Rp24 miliar menjadi Rp13,39 miliar. Pembiayaan neto tercatat sekitar Rp1,8 triliun, sementara SiLPA setelah perubahan ditetapkan Rp0.

Dari komponen lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sekitar Rp1,809 miliar menjadi Rp8,199 triliun. Pendapatan transfer tetap sebesar Rp2,64 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sekitar Rp112 miliar, menjadi Rp173,398 miliar.

Alokasi untuk pendidikan: contoh beasiswa

Salah satu ilustrasi penyesuaian adalah program beasiswa. Semula alokasi dibuat untuk target 24.000 penerima, namun realisasi hanya mencapai sekitar 13.000 orang. Sisa anggaran yang tidak terserap lalu diprioritaskan kembali untuk kebutuhan pendidikan lain.

"Salah satu contoh adalah ketika kita punya (program) beasiswa, maka ketika beasiswa itu kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima), ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan,"

Dampak kebijakan dan harapan ke depan

Eri menegaskan bahwa penyesuaian anggaran berbasis kebutuhan nyata agar dana yang tersedia memberi manfaat langsung kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah dan DPRD fokus pada keberpihakan terhadap kelompok kurang mampu, sementara kapasitas yang mampu diharapkan berperan aktif melalui gotong royong.

Dia mengapresiasi dukungan DPRD dalam pembahasan dan berharap pelaksanaan P-APBD 2026 memberi dampak nyata, khususnya pada penguatan sektor pendidikan dan penanganan banjir di Surabaya. Pemkot berharap perubahan ini dirasakan langsung oleh warga Surabaya.