Rijanto Minta Laporan Cepat, Bantuan Beras untuk 170 KK

BLITAR — Bupati Blitar Rijanto meminta aparat desa dan kecamatan segera melaporkan warga yang terdampak kekeringan. Permintaan disampaikan agar Pemkab bisa cepat menyalurkan bantuan beras dan air bersih. Penyerahan awal bantuan dilakukan Kamis, 10 September 2026, di Dusun Selok, Desa Binangun.

Penyaluran bantuan beras tahap awal

Pada penyerahan tersebut, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) menerima bantuan beras dari pemerintah kabupaten. Distribusi itu dilakukan setelah pemerintah desa melaporkan ada warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena kekeringan. Rijanto hadir bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

"Kalau ada masyarakat yang kekurangan, segera membuat laporan kepada bupati. Ini supaya bisa segera kita tindak lanjuti," ujar Rijanto saat menyerahkan bantuan beras.

Rijanto menegaskan penyaluran dilakukan bertahap. Tahap awal meliputi 40 KK dari total 170 KK yang telah dilaporkan membutuhkan bantuan.

Penanganan air bersih untuk wilayah terdampak

Selain pangan, Pemkab Blitar juga menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa desa. Distribusi air bersih telah dilakukan di Desa Sukorejo dan Tugurejo, Kecamatan Wates, serta Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami kekeringan.

Daerah yang masuk kategori rawan

Berdasarkan pemetaan kekeringan Kabupaten Blitar 2026, terdapat tujuh kecamatan yang masuk kategori rawan tinggi. Pemerintah daerah mengandalkan laporan berkala dari tingkat desa dan kecamatan untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan.

• Wonotirto
• Binangun
• Wates
• Panggungrejo
• Kademangan
• Bakung
• Sutojayan

Peran aparat desa dan kecamatan

Rijanto meminta perangkat di tingkat bawah aktif memantau kondisi masyarakat setiap hari. Laporan cepat menjadi dasar penentuan alokasi bantuan berikutnya. Dengan data yang akurat, bantuan dapat diarahkan ke keluarga paling membutuhkan tanpa penundaan.

Pemkab juga menyatakan akan menyesuaikan penyaluran bantuan beras dengan ketersediaan pasokan. Prioritas awal diberikan kepada daerah dan keluarga yang paling terdampak, lalu berlanjut secara bertahap sampai seluruh 170 KK menerima bantuan.

Pemantauan dan koordinasi antarlevel pemerintahan akan terus ditingkatkan. Langkah ini diharapkan mencegah keterlambatan respons pemerintah saat kebutuhan masyarakat meningkat akibat kekeringan.