Komisi E Minta Audit Penentuan Desil DTSEN di Jatim

SURABAYA — Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Komisi E, Sri Untari Bisowarno, menilai penentuan desil dalam DTSEN perlu diaudit dan dikoreksi segera. Pernyataan disampaikan Rabu (9/9/2026) karena kesalahan penentuan desil berpotensi membuat warga miskin tersisih dari program bantuan pemerintah.

Desil bukan sekadar administrasi

Untari memperingatkan bahwa pemeringkatan desil memengaruhi akses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan intervensi publik lainnya. Ia menilai data harus akurat agar hak masyarakat tidak hilang karena kesalahan teknis.

Kami sungguh prihatin melihat data desil yang seperti ini. Saya sudah turun ke berbagai komunitas masyarakat maupun berbagai orang. Jadi penentuan desil ini menurut saya kurang cermat

Kekhawatiran indikator fisik dan kesalahan klasifikasi

Untari menyoroti penggunaan indikator fisik, seperti kondisi bangunan rumah, yang dinilai tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga secara riil. Rumah yang tampak bagus bisa jadi milik mertua atau warisan, sementara penghuni saat ini mengalami keterbatasan ekonomi.

Contoh rumah. Rumah itu ternyata milik mertuanya atau milik warisan dari orang tua. Itu sudah langsung rumah bagus, ini sudah langsung masuk desil 6, desil 7

Simulasi dampak exclusion error

Fraksi PDIP melakukan simulasi untuk menggambarkan potensi dampak jika terjadi exclusion error. Berdasarkan angka kemiskinan BPS Maret 2026 sebesar 3,712 juta penduduk miskin Jawa Timur, simulasi menunjukkan jumlah terdampak signifikan bila penargetan tidak akurat.

Angka tersebut merupakan simulasi, bukan data resmi, untuk menggambarkan besarnya risiko apabila penargetan program tidak akurat

Perbedaan konsep BPS dan DTSEN

Untari mengingatkan bahwa angka kemiskinan BPS dan pemeringkatan desil pada DTSEN memiliki konsep berbeda. BPS mengukur status kemiskinan, sedangkan desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan rumah tangga, sehingga tidak selalu sebanding.

Langkah perbaikan dan pemanggilan stakeholder

Sebagai Ketua Komisi E, Untari menyampaikan Komisi akan memanggil Dinas Sosial, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meminta penjelasan indikator yang digunakan dalam penentuan desil 1 hingga 10. Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi mekanisme keberatan atau masa sanggah.

Walaupun ada masa sanggah tapi orang kan tidak terlalu tahu. Desil ini sudah disuarakan kira-kira setahun yang lalu. Tapi kemudian baru dilakukan sosialisasi di lapangan baru satu-dua bulan ini

Rekomendasi perbaikan DTSEN

Fraksi PDIP mendorong tiga langkah inti untuk memperbaiki DTSEN di Jawa Timur:

• Audit kualitas data untuk mendeteksi kesalahan penentuan desil.
• Memperkuat verifikasi lapangan melalui desa/kelurahan dan perangkat daerah.
• Membuka mekanisme koreksi yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Untari juga mengusulkan perlindungan sementara bagi keluarga yang kehilangan manfaat akibat perubahan desil sebelum verifikasi selesai. Ia menegaskan bahwa DTSEN harus menjadi alat untuk memperbaiki ketepatan sasaran, bukan menjadi penghalang administratif yang membuat warga miskin kehilangan haknya.

Komisi E DPRD Jawa Timur akan melanjutkan pemanggilan dan evaluasi untuk memastikan indikator penentuan desil mencerminkan kondisi sosial ekonomi nyata warga.