Puan Minta Tindak Tegas Pelaku Karhutla Alihkan Jadi Sawit

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kemudian mengalihfungsikan lahan bekas terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit. Pernyataan disampaikan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), menyusul beredarnya video lokasi bekas Karhutla yang langsung ditanami bibit sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Desakan penindakan dan penyelidikan

Puan meminta temuan soal lahan bekas terbakar yang cepat dialihfungsikan menjadi kebun sawit diselidiki secara menyeluruh. Ia menegaskan praktik ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menjadi modus alih fungsi lahan ilegal.

Terkait bekas lahan Karhutla yang kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,

Polisi telah mulai melakukan pemeriksaan setelah video dan informasi viral memicu sorotan publik. Puan menekankan agar aparat menindaklanjuti temuan itu sampai tuntas, termasuk bila ada keterlibatan korporasi.

Respon Presiden dan ancaman sanksi

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menyatakan lokasi yang langsung dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit perlu diusut karena dianggap sudah melewati batas. Presiden menuntut pengungkapan nama-nama korporasi yang terlibat.

Menurut Puan, perusahaan yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi administratif, bahkan sampai pencabutan izin usaha.

Koordinasi penanganan: perlu leading sector

Puan mengingatkan bahwa penanganan Karhutla memerlukan koordinasi terpadu antarinstansi. Ia mendorong pemerintah menetapkan satu leading sector yang memiliki tanggung jawab teknis dan kapasitas koordinasi lintas sektor.

Waktu saya berada di Pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB. Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,

Dia mengatakan pimpinan DPR akan mendorong penetapan leading sector agar respons penanggulangan dan langkah pencegahan dapat berjalan terstruktur.

Dampak sosial dan langkah ke depan

Puan mengingatkan dampak Karhutla tidak hanya kerusakan lingkungan. Kebakaran juga memengaruhi kesehatan masyarakat, pendidikan anak, kondisi sosial, serta kesejahteraan—misalnya meningkatnya kasus ISPA dan terganggunya proses belajar.

Bagaimana ini terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu,

Ia meminta langkah penanganan segera diambil untuk mengatasi dampak yang sudah terjadi sekaligus menyiapkan solusi pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang. Puan menegaskan DPR akan mendorong pemerintah agar penegakan hukum dan kebijakan pencegahan berjalan sejalan dengan pemulihan lingkungan.