Ngawi: Perubahan Desil DTSEN 2025-2026 Picu Keluhan Warga
Ngawi – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi mendesak verifikasi menyusul perubahan komposisi desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) antara 2025 dan 2026. Keluhan warga muncul karena kenaikan status desil dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi riil, dan berpotensi mengurangi akses bantuan sosial serta fasilitas kesehatan.
Keluhan warga dan respons fraksi
Banyak warga melapor setelah memeriksa status desil mereka dan menemukan perubahan dibanding data sebelumnya. Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan itu membutuhkan tindakan agar tidak merugikan keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan.
"Kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait berubahnya desil," kata Tri Suprih Wardoyo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (9/9/2026).
Tri Suprih menegaskan bahwa kenaikan desil dapat mengancam peluang warga memperoleh bantuan sosial dan layanan pemerintah lainnya.
"Berubahnya desil yang lebih tinggi maka terancam tidak mendapatkan bansos ataupun fasilitas lainnya, termasuk kesehatan," ujar Tri Suprih.
Perubahan komposisi DTSEN 2025–2026
Data Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menunjukkan pergeseran komposisi desil pada periode 2025 ke 2026. Perubahan paling tampak pada kelompok desil rendah (1–3) yang mengalami peningkatan jumlah keluarga tercatat.
| Desil | Jumlah KK 2025 | Jumlah KK 2026 |
|---|---|---|
| Desil 1 | 47.355 KK | 51.288 KK |
| Desil 2 | 40.421 KK | 49.024 KK |
| Desil 3 | 38.768 KK | 39.183 KK |
| Desil 4 | 36.970 KK | 35.478 KK |
| Desil 5 | 35.307 KK | 32.711 KK |
| Desil 6–10 (gabungan) | 127.689 KK | 119.067 KK |
Dampak dan langkah verifikasi
Fraksi meminta agar perubahan data tidak berhenti pada keluhan tetapi segera ditindaklanjuti. Warga yang merasa mengalami perubahan status diarahkan untuk mengajukan perbaikan data melalui operator desa atau kelurahan.
"Sementara keluhan masyarakat ini kami arahkan ke pemerintah desa untuk perbaikan," kata Tri Suprih.
Proses verifikasi dan validasi di tingkat bawah dianggap krusial. Jika tidak, data DTSEN berisiko menggambarkan kondisi yang tidak faktual dan berdampak pada penyaluran bansos serta layanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan menuntut pemeriksaan ulang data agar kebijakan bantuan sosial sesuai sasaran dan tidak menyisakan keluarga yang terlewatkan meski kondisi ekonominya belum berubah signifikan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
ASN Blitar Kerja Bakti di Pasar lewat Gerakan ASRI
ASN Blitar dikerahkan dalam Gerakan ASRI untuk membersihkan Pasar Kanigoro dan Sutojayan pada 30 Oktober 202...
Novita Hardini Ajak Pemuda Trenggalek Manfaatkan Peluang Industri Gim
Novita Hardini mendorong pemuda Trenggalek mengubah hobi jadi profesi lewat industri gim untuk menciptakan k...
Novita Dorong Pemuda Trenggalek Manfaatkan Industri Gim
Novita Hardini ajak pemuda Trenggalek kembangkan keterampilan industri gim agar hobi jadi karya bernilai eko...
Bupati Sumenep Ajak Teladani Leluhur dalam Ziarah Hari Jadi ke-757
Bupati Sumenep pimpin ziarah di Asta Tinggi pada Hari Jadi ke-757 dan ajak masyarakat meneladani perjuangan...
DPRD Jember Teruskan 18 Tuntutan Mahasiswa, Tak Bisa Hentikan Tapera
DPRD Jember akan meneruskan 18 tuntutan mahasiswa ke pusat, namun tak berwenang menghentikan Tapera dan prog...
Ketua Komisi E Usulkan AI untuk Menghidupkan Wayang ke Generasi Muda
Ketua Komisi E Jatim usulkan AI untuk menghidupkan wayang agar lakon dan nilai budaya lebih mudah dijangkau...