Surabaya Diminta Perluas Perekaman IKD ke Balai RW

SURABAYA — Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendesak Pemerintah Kota memperluas jangkauan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga tingkat Balai RW. Pernyataan itu disampaikan saat Anas meninjau pelayanan administrasi kependudukan di Jalan Panjang Jiwo Gang Besar Nomor 04, Surabaya, Rabu (9/9/2026) malam.

Dorong layanan jemput bola untuk inklusi digital

Anas menilai transformasi digital harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Ia menekankan ukuran keberhasilan bukan sekadar kecanggihan aplikasi, melainkan kemudahan akses bagi warga.

"Digitalisasi jangan sampai bikin jarak dengan masyarakat. Jangan sampai warga yang tidak terbiasa dengan teknologi justru kesulitan.

Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat, dan sederhana,"

Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan jemput bola. Menurut Anas, layanan yang datang ke lingkungan warga efektif bagi lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang sibuk bekerja.

Balai RW sebagai pusat layanan terpadu

Anas menyarankan Balai RW dan titik kumpul warga di pemukiman dimanfaatkan sebagai pusat perekaman IKD. Model ini dinilai mampu memangkas kebutuhan warga datang ke kantor kecamatan atau dinas.

Selain itu, Anas mengapresiasi inovasi tingkat kelurahan seperti program KUPAT MAMAH (Kunjungan di Tempat Masalah Tanah) di Kelurahan Panjang Jiwo. Ia menyebut inisiatif semacam itu bukti responsivitas pemerintahan yang dekat dengan warga.

Manfaat langsung bagi warga

Antusiasme warga saat pelayanan diselenggarakan di Panjang Jiwo menjadi indikator kebutuhan tinggi terhadap pola jemput bola. Seorang warga menyatakan merasa terbantu karena tidak perlu mengantre lama di kantor pemerintahan.

Beberapa manfaat yang disebutkan antara lain:

• Mempercepat proses perekaman dan pengurusan dokumen
• Mengurangi beban akses bagi kelompok rentan
• Meningkatkan kepatuhan administrasi kependudukan

Langkah ke depan

Anas mendorong Pemkot Surabaya untuk merancang program layanan jemput bola yang terjadwal dan terintegrasi dengan data dinas terkait. Dengan demikian, proses digitalisasi layanan publik dapat bersifat inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Jika Balai RW difungsikan sebagai titik layanan, akses terhadap Identitas Kependudukan Digital akan lebih merata dan pelayanan publik benar-benar hadir di tengah warga.