Politik

Anas Karno Dorong Perekaman IKD Sampai Balai RW di Surabaya

Bagikan:
Perekaman Identitas Kependudukan Digital di tingkat RT RW Surabaya

SURABAYA — Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendesak Pemkot Surabaya memperluas perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga tingkat Balai RW. Desakan itu disampaikan setelah Anas meninjau pelayanan administrasi kependudukan di Jalan Panjang Jiwo Gang Besar No 04 pada Rabu malam, 9 September 2026. Tujuannya agar layanan benar-benar dekat dan mudah diakses semua warga, termasuk kelompok rentan.

Kenapa perlu diperluas ke Balai RW?

Anas menilai transformasi digital pelayanan publik tidak cukup hanya soal aplikasi canggih. Ukuran keberhasilan, menurutnya, adalah apakah warga merasakan kemudahan. Banyak warga belum terbiasa atau sulit mengakses layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perekaman IKD harus didekatkan ke titik di mana warga beraktivitas sehari-hari.

Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat, dan sederhana.

Sasaran layanan jemput bola

Pelayanan jemput bola ditujukan pada kelompok yang kerap menghadapi hambatan akses. Anas menyebutkan kelompok tersebut antara lain:

  • lanjut usia (lansia),
  • warga berkebutuhan khusus,
  • mereka yang sibuk dan sulit datang ke kantor kecamatan atau dinas.

Dengan menggelar perekaman di Balai RW atau titik kumpul permukiman, warga tak perlu lagi menempuh waktu dan tenaga ekstra.

Contoh inovasi lokal

Anas mengapresiasi program inovatif di tingkat kelurahan. Salah satu contoh adalah program Kupat Mamah (Kunjungan di Tempat Masalah Tanah) di Kelurahan Panjang Jiwo. Menurutnya, program seperti ini memperlihatkan responsivitas perangkat pemerintahan tingkat bawah dalam membaca kebutuhan masyarakat.

Kalau bisa, pemerintah yang mendatangi warga, jangan selalu warga yang mencari pelayanan.

Dampak dan rekomendasi

Memperluas perekaman IKD ke Balai RW bukan sekadar memindahkan lokasi layanan. Langkah ini penting untuk memastikan transformasi digital tetap inklusif dan berpijak pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur sosial di tingkat RW yang sudah ada tinggal dioptimalkan sebagai simpul pelayanan publik paling dekat dengan warga.

Anas menegaskan, meski teknologi terus berkembang, tujuan akhirnya harus sederhana: warga merasa pelayanan pemerintah semakin dekat dan mudah diakses. Jika itu tercapai, transformasi digital baru benar-benar berhasil.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait