PDIP Dorong Penguatan Digital Dashboard Transportasi Jatim

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat Digital Dashboard sebagai instrumen pemantauan dan dasar pengambilan kebijakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026), dengan alasan agar kebijakan tidak lagi bersifat reaktif tetapi berlandaskan data terolah dan perlindungan data pribadi.

Alasan penguatan Digital Dashboard

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska, menyatakan bahwa basis data yang kuat memungkinkan pemerintah membaca perkembangan layanan transportasi secara lebih terukur. Menurutnya, data transportasi tidak boleh berhenti sebagai kumpulan informasi, melainkan harus diolah untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

"Pemanfaatan Digital Dashboard dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah Provinsi untuk memperoleh gambaran perkembangan layanan secara lebih terukur, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi,"

Integrasi data, perencanaan, dan pengawasan

Indriani menekankan pentingnya keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan kebutuhan kendaraan, dan pengawasan layanan. Ketiga aspek itu, katanya, harus berjalan dalam satu sistem terintegrasi agar keputusan diambil berdasarkan kondisi lapangan, bukan asumsi semata.

"Karena itu, keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan, dan pengawasan perlu dijaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi lapangan dan dapat dievaluasi secara berkala,"

Fraksi PDIP juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dalam pengembangan dashboard. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital bisa meningkatkan kualitas layanan tanpa mengorbankan privasi warga.

Syarat penguatan sistem

• Memiliki basis data yang kuat dan terstandarisasi.
• Integrasi antara sistem data, perencanaan, dan pengawasan.
• Pengolahan data untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan.
• Jaminan perlindungan data pribadi pengguna layanan transportasi.

Dampak terhadap layanan publik

Dengan dashboard terintegrasi, Pemprov Jatim diharapkan dapat lebih efektif memantau perkembangan layanan transportasi, mengidentifikasi kebutuhan baru, serta mengukur efektivitas kebijakan secara berkala. Fraksi PDIP menilai langkah ini akan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat, asalkan tata kelola data dijaga ketat.

Kesimpulannya, penguatan Digital Dashboard tidak hanya soal teknologi, melainkan soal tata kelola dan kebijakan yang berbasis data terolah. Langkah selanjutnya adalah menetapkan standar data, mekanisme integrasi antarinstansi, dan kerangka perlindungan data pribadi agar alat ini benar-benar menjadi dasar kebijakan transportasi yang efektif di Jawa Timur.