Eri Tegaskan Rasio 60:40, Parkir Digital Surabaya Final

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa skema pembagian hasil retribusi parkir 60:40 untuk pemerintah dan juru parkir sudah final dan tidak dapat diubah. Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis (10/9/2026), sebagai respons terhadap tuntutan perubahan rasio menjadi 70:30.

Rasio 60:40 Dipertahankan

Eri mengatakan rasio 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen bagi jukir dipilih karena dana tersebut merupakan aset publik yang harus dikelola secara akuntabel. Ia menolak segala upaya yang mengalihkan hak masyarakat kepada kepentingan individu.

'60:40 itu karena apa? Itu uang negara untuk warga Kota Surabaya, bukan untuk orang perorangan loh. Enggak bisa diulik-ulik, 60:40 sudah gak bisa diganggu'

Menurut Eri, merubah pembagian itu sama saja mencederai prinsip keadilan bagi seluruh warga Kota Pahlawan. Pernyataan tegas ini muncul di tengah munculnya tuntutan dari kelompok jukir.

Percepatan Parkir Digital dan Penegakan Hukum

Pemkot Surabaya terus mendorong transformasi ke sistem parkir digital menggunakan QRIS untuk menutup kebocoran pendapatan daerah. Eri mengimbau warga mendukung perubahan ini demi integritas tata kelola kota.

Penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera. Pemerintah mencatat ada kasus warga yang menolak membayar melalui kanal digital, dan pihak kepolisian telah menahan orang tersebut untuk proses hukum.

'Kemarin itu ada kejadian ya warga yang tidak bayar QRIS, akhirnya geger. Itu sekarang sudah ditahan itu di kepolisian'

Keluhan dan Tuntutan Juru Parkir

Sejumlah jukir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) menggelar aksi di depan Balai Kota pada Senin (31/8/2026). Mereka menyampaikan tuntutan terkait mekanisme dan pembagian hasil.

• Menerapkan sistem pembayaran tunggal yang transparan
• Menaikkan bagian pendapatan jukir dari 40 persen menjadi 70 persen
• Pembagian hasil dilakukan tiap hari
• Pemberian asuransi kehilangan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Umum PJS, Izul Fiqri, menegaskan jukir tidak menolak digitalisasi, tetapi menuntut sistem yang jelas dan adil. Ia menyorot risiko tinggi profesi jukir dan beban biaya ketika terjadi kehilangan atau sakit.

'Jukir ini adalah profesi dengan tingkat risiko tinggi. Sedangkan, kalau ada kehilangan itu tidak di-cover. Ketika hilang, jukir yang ganti. Kalau sakit dan lain sebagainya juga ditanggung sendiri'

Dampak dan Langkah Berikutnya

Pemkot berencana memanfaatkan data transaksi digital untuk memetakan penghasilan riil jukir. Dengan data itu, pemerintah dapat merancang subsidi atau program pemberdayaan bila pendapatan jukir belum memenuhi kebutuhan hidup layak.

Digitalisasi diposisikan sebagai kunci transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, transisi ini masih membutuhkan dialog teknis dengan para jukir agar penerapan berjalan adil dan diterima masyarakat.