Desil dan Data: Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Persoalan desil kini menjadi sorotan dalam penyaluran bantuan pemerintah karena ketidaktepatan data berisiko membuat yang berhak tidak menerima dan yang tidak berhak tetap mendapat manfaat. Di tingkat pusat, DPR dan Bank Indonesia membahas masalah ini pada rapat Panja Banggar, Kamis (3/9/2026), sementara di Surabaya pemerintah kota memperkuat verifikasi faktual lewat Musyawarah Kelurahan pada Jumat (11/9/2026). Masalahnya sederhana: data harus menggambarkan kondisi riil warga agar subsidi tepat sasaran.

Apa itu desil dan masalah data kesejahteraan

Desil adalah pengelompokan berdasarkan kondisi ekonomi yang dipakai untuk menargetkan subsidi dan program sosial. Namun data seringkali tidak menangkap perubahan cepat dalam kehidupan keluarga, seperti kehilangan pekerjaan atau pengeluaran mendesak. Akibatnya muncul inclusion error dan exclusion error yang merugikan penerima manfaat dan negara.

“Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan,”

kata MH Said Abdullah saat rapat Panja Banggar, menggambarkan ketimpangan data dan realitas.

Upaya pemutakhiran data

Pemerintah terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) dengan menggabungkan berbagai sumber: administrasi, sensus, pembaruan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan verifikasi lapangan. Tujuannya agar anggaran subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.

Namun pembaruan data bukan pekerjaan sekali jadi. Data harus dibuka untuk pemeriksaan publik dan mekanisme sanggahan agar perubahan kondisi warga bisa segera tercatat.

Peran masyarakat dan verifikasi faktual

Beberapa daerah memilih melibatkan masyarakat langsung dalam verifikasi. Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi meminta warga dan anak muda ikut menentukan penerima melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) agar keputusan tidak hanya didasarkan pada angka saja.

“Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,”

ujar Eri saat kegiatan Muskel di Kelurahan Tegalsari.

Pendekatan ini menyatukan angka dan cerita, sistem dan realitas sosial. Tetangga dan komunitas sering kali lebih cepat melihat perubahan kondisi ekonomi warganya daripada catatan administratif.

Teknologi sebagai alat, bukan penghalang

Teknologi seperti biometrik dan sistem basis data bisa mempercepat identifikasi dan mengurangi kesalahan. Namun teknologi hanya efektif bila diimbangi mekanisme sanggahan, verifikasi objektif, dan keterlibatan warga agar bukan menjadi tembok yang menutup ruang bagi warga menjelaskan kondisi mereka.

Penutup: manusia di balik angka

Data, desil, dan verifikasi sama pentingnya, tetapi tujuan akhirnya harus jelas: memastikan bantuan sampai kepada manusia yang membutuhkan. Di balik setiap angka ada keluarga, lansia, dan pekerja yang hidupnya berubah-ubah; maka sistem harus responsif dan membuka pintu perbaikan setiap kali data belum mencerminkan kenyataan.