Adipati: DSI Harus Fokus Kembangkan Pasar dan Hilirisasi
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) didorong untuk memperkuat peran dalam membuka pasar dan mendukung hilirisasi, namun fungsi komersial dan pengawasan harus dipisahkan secara tegas, kata Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karnaeidjaja pada Jumat, 12 Juni 2026.
Peran DSI dan arah kebijakan
Adipati menilai DSI berpotensi menjadi instrumen strategis negara untuk memperluas akses pasar bagi produk nasional dan memperkuat nilai tambah komoditas. Menurut dia, dukungan DSI sebaiknya diarahkan pada upaya hilirisasi serta peningkatan daya saing industri dalam negeri.
Pemisahan fungsi komersial dan pengawasan
Meski membuka ruang bisnis bagi DSI, Adipati menegaskan pentingnya memisahkan peran komersial dan fungsi pengawasan perdagangan. Ia menyatakan pengawasan tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan bisnis langsung agar objektivitas tetap terjaga.
"DSI boleh berdagang, tetapi tidak boleh menjadi pengawas tunggal atas data eksportir lain. Fungsi pengawasan harus dipisahkan,"
Data perdagangan sebagai kunci pengawasan
Adipati menggarisbawahi masalah utama selama ini bukan sekadar siapa pelaku ekspor, tetapi ketiadaan data akurat. Negara perlu menguasai informasi tentang harga, volume, kualitas, pembeli akhir, dan aliran devisa hasil ekspor.
"Kekeliruan terbesar adalah menganggap seluruh persoalan kebocoran ekspor dapat diselesaikan dengan menjadikan negara sebagai pedagang. Padahal inti masalahnya adalah pengawasan dan penguasaan data,"
Menurutnya, kekuatan negara lebih berada pada kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, serta mendeteksi penyimpangan sebelum kerugian terjadi.
Dampak bagi pelaku usaha
Adipati mengingatkan bahwa eksportir telah membangun jaringan bisnis yang kompleks selama bertahun-tahun. Jaringan ini mencakup beberapa unsur penting yang harus diperhitungkan saat merancang kebijakan baru:
- Kontrak jangka panjang dengan pembeli
- Reputasi usaha di pasar internasional
- Fasilitas pembiayaan dan skema pembayaran
- Sistem logistik dan rantai pasok yang mapan
Karena itu, setiap penguatan peran DSI perlu mempertimbangkan ekosistem usaha yang sudah berjalan. Langkah kebijakan sebaiknya tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atau mengganggu persaingan sehat.
Kesimpulan dan prospek
Secara singkat, Adipati menganjurkan agar DSI difungsikan sebagai agen pembuka pasar dan penguat hilirisasi, sementara pengawasan perdagangan diletakkan pada lembaga independen. Model ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan dunia usaha, serta menjaga akurasi data dan kepercayaan pelaku pasar.
Berita Terkait
KAI Percepat Elektrifikasi Jalur untuk Tekan Polusi Nasional
KAI percepat elektrifikasi jalur kereta untuk dorong shifting moda dan tekan polusi udara, dipaparkan dalam...
KAI Jajaki Pembiayaan Campuran untuk Proyek Kereta Ramah Lingkungan
PT KAI menjajaki skema pembiayaan campuran termasuk green bond dan sukuk hijau untuk mendanai proyek kereta...
Kemenperin Perkuat Peran IKM dalam Industri Kendaraan Listrik
Kemenperin mendorong keterlibatan IKM dalam rantai pasok kendaraan listrik untuk meningkatkan TKDN dan keman...
KAI Luncurkan Rel Ekonomi Rakyat untuk KA Cikuray di Garut
KAI meluncurkan Rel Ekonomi Rakyat untuk KA Cikuray di Stasiun Garut, 11 Juni 2026, dengan tarif Rp45.000 da...
Kemenkop Usul Tambahan Rp1,34T untuk Operasionalisasi KDKMP
Kemenkop mengajukan tambahan anggaran Rp1,34 triliun ke DPR untuk memperkuat operasionalisasi KDKMP dan mana...
Bappenas dan UNDP Luncurkan YUMEE-ESDF untuk Pengusaha Perempuan
Bappenas dan UNDP meluncurkan YUMEE-ESDF pada 11 Juni 2026 untuk tingkatkan keterampilan dan akses pembiayaa...