Adipati: DSI Harus Fokus Kembangkan Pasar dan Hilirisasi
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) didorong untuk memperkuat peran dalam membuka pasar dan mendukung hilirisasi, namun fungsi komersial dan pengawasan harus dipisahkan secara tegas, kata Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karnaeidjaja pada Jumat, 12 Juni 2026.
Peran DSI dan arah kebijakan
Adipati menilai DSI berpotensi menjadi instrumen strategis negara untuk memperluas akses pasar bagi produk nasional dan memperkuat nilai tambah komoditas. Menurut dia, dukungan DSI sebaiknya diarahkan pada upaya hilirisasi serta peningkatan daya saing industri dalam negeri.
Pemisahan fungsi komersial dan pengawasan
Meski membuka ruang bisnis bagi DSI, Adipati menegaskan pentingnya memisahkan peran komersial dan fungsi pengawasan perdagangan. Ia menyatakan pengawasan tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan bisnis langsung agar objektivitas tetap terjaga.
"DSI boleh berdagang, tetapi tidak boleh menjadi pengawas tunggal atas data eksportir lain. Fungsi pengawasan harus dipisahkan,"
Data perdagangan sebagai kunci pengawasan
Adipati menggarisbawahi masalah utama selama ini bukan sekadar siapa pelaku ekspor, tetapi ketiadaan data akurat. Negara perlu menguasai informasi tentang harga, volume, kualitas, pembeli akhir, dan aliran devisa hasil ekspor.
"Kekeliruan terbesar adalah menganggap seluruh persoalan kebocoran ekspor dapat diselesaikan dengan menjadikan negara sebagai pedagang. Padahal inti masalahnya adalah pengawasan dan penguasaan data,"
Menurutnya, kekuatan negara lebih berada pada kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, serta mendeteksi penyimpangan sebelum kerugian terjadi.
Dampak bagi pelaku usaha
Adipati mengingatkan bahwa eksportir telah membangun jaringan bisnis yang kompleks selama bertahun-tahun. Jaringan ini mencakup beberapa unsur penting yang harus diperhitungkan saat merancang kebijakan baru:
- Kontrak jangka panjang dengan pembeli
- Reputasi usaha di pasar internasional
- Fasilitas pembiayaan dan skema pembayaran
- Sistem logistik dan rantai pasok yang mapan
Karena itu, setiap penguatan peran DSI perlu mempertimbangkan ekosistem usaha yang sudah berjalan. Langkah kebijakan sebaiknya tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atau mengganggu persaingan sehat.
Kesimpulan dan prospek
Secara singkat, Adipati menganjurkan agar DSI difungsikan sebagai agen pembuka pasar dan penguat hilirisasi, sementara pengawasan perdagangan diletakkan pada lembaga independen. Model ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan dunia usaha, serta menjaga akurasi data dan kepercayaan pelaku pasar.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...